Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua Umum Pimpinan Pusat Persatuan Islam (PP Persis), Jeje Zaenuddin, menduga ada pihak-pihak tertentu yang mempunyai akses kuat kepada lembaga-lembaga penegak hukum. Mereka
Mereka selanjutnya mengkriminalisasi ulama dan aktivis Islam yang kritis pada penguasa. Kekuatan mereka berjalan rapih, namun bukan bagian dari skenario negara.
“Saya menilai itu bukan skenario negara, tetapi mungkin saja ada pihak-pihak yang punya akses kuat ke lembaga-lembaga penegak hukum untuk memengaruhi kebijakan negara di bidang hukum,” kata Jeje dari lama Persis, Rabu (8/2).
Kekuatan besar tersebut, kata Jeje, tidak suka dan memusuhi kepentingan politik umat Islam dan terus memengaruhi penegak hukum. Sehingga dalam proses penegakan hukum kasus yang bersinggungan dengan umat Islam terkesan berat sebelah.
“Umpamanya oknum partai penguasa untuk melemahkan lawan lawan politiknya. Tapi hal itu tentu saja akan sulit dibuktikan namanya juga intervensi politik,” jelasnya.
Intervensi terhadap aparat penegak hukum ini bisa saja terjadi karena kekuatan mereka disegani oleh penguasa. Terkait hal ini pula, pihaknya mengingatkan agar hukum tidak dijadikan kepentingan politik.
Bagaimanapun, lanjut Jeje, hukum harus jadi panglima dalam segala kebijakan negara dan seluruh warga negara diperlakukan sama di depan hukum.
“Tidak boleh hukum dijadikan alat kepentingan politik penguasa untuk memberangus lawan politiknya. Dan tidak boleh bersikap diskriminasi terhadap salah seorang atau kelompok orang dari warga negara,” pungkasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
