Lembaga Negara Diadu Domba Freeport!

Jakarta, Aktual.com — Direktur eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia ( KP3I), Tom Pasaribu, mengatakan, mencuatnya permasalahan Freeport tidak bisa dilepaskan dari peran perusahaan Amerika Serikat itu sendiri. Freeport berupaya mencari celah untuk mensukseskan perpanjangan kontrak karya di Papua.

Dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto mencuat di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI atas laporan Menteri ESDM Sudirman Said. Beberapa pihak menilai langkah Sudirman Said tersebut untuk memuluskan kesepakatan yang akan dan atau telah dicapai Kementerian ESDM dengan PT Freeport Indonesia.

“Saya melihat ini Freeport yang main. Jadi lembaga negara, dari Kepresidenan, Wapres, DPR, diadu domba. Ini semua untuk perpanjangan PT Freeport, dengan begitu mereka bisa masuk (diperpanjang),” terang Tom saat dihubungi belum lama ini, Sabtu (12/12).

Menurutnya, keberadaan Freeport di Indonesia ini sebenarnya menjadi pertanyaan rakyat Indonesia. Terlebih, selama ini Freeport terkesan menutupi ekplorasi tambang emas di Papua. Apa saja yang dihasilkan dari pengolahan tambang dan berapa besaran investasi yang ditanamkan di Indonesia.

“Berapa yang kita (Indonesia) dapat dari PT Freeport Indonesia, biji emasnya, bahannya dibawa kesana. Elit politik ini jangan terlalu bodoh juga dong. Kenapa sampai begini,” tegasnya.

Untuk diketahui, Kementerian ESDM dalam keterangan resminya menyatakan bahwa PT Freeport Indonesia dan Pemerintah Indonesia telah menyepakati operasi jangka panjang dan rencana investasi PTFI. Kesepakatan pada Jumat 9 Oktober 2015 dipertegas melalui surat Nomor 61/SJI/2015.

Sejak ada kesepakatan itu, Pemerintah Indonesia tengah mengembangkan langkah-langkah stimulus ekonomi termasuk didalamnya revisi peraturan pertambangan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan membuka lapangan kerja.

Pertimbangan besaran investasi dan komitmen yang telah dan sedang berlangsung ditekankan Kementerian ESDM telah memberikan manfaat bagi Indonesia. Selain itu juga pertimbangan meningkatnya nilai royalti, pengolahan dan pemurnian di dalam negeri, divestasi serta konten lokal.

“Pemerintah telah meyakinkan PT-FI bahwa Pemerintah akan menyetujui perpanjangan operasi pasca 2021 termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada Kontrak Karya,” jelas keterangan resmi Kementerian ESDM dimaksud.

“Kami sangat senang dengan jaminan kepastian hukum dan fiskal dari Pemerintah Indonesia. Kami berharap melanjutkan kemitraan dan rencana investasi jangka panjang kami untuk memajukan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan perekonomian di Papua,” ucap Chairman of the Board Freeport-McMoRan Inc, James R. Moffett.

Artikel ini ditulis oleh: