Jakarta, Aktual.com – Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Kepolisian (Lemkapi) Edi Hasibuan, mengatakan dua satuan di Polri yang kinerjanya harus ditingkatkan di tahun 2018 adalah reserse dan lalu lintas.
“Pasalnya, bidang reserse sering mendapat keluhan masyarakat. Kami sarankan kepada Kapolri (Jenderal Tito Karnavian), agar anggarannya ditata lebih rasional untuk menghindari penyimpangan,” kata Edi Hasibuan dalam siaran pers Lemkapi di Jakarta, Jumat (29/12).
Menurut riset yang diselenggarakannya, reserse mengalami kekurangan anggaran dalam operasionalnya.
“Akibatnya penyidik kesulitan saat menangani kasus,” katanya.
Pihaknya meminta agar Polri bisa menambah anggaran untuk reserse agar kinerja Polri meningkat.
“Ini demi untuk meningkatkan profesionalisme Polri,” katanya.
Mantan anggota Kompolnas ini juga mengatakan bahwa kinerja satuan lalu lintas juga perlu ditingkatkan.
“Untuk itu agar remunerasinya bisa dipercepat untuk menjawab keluhan publik. Hal itu guna meningkatkan kinerja polantas agar semakin profesional di lapangan,” katanya.
Permintaan peningkatan kinerja reserse dan lalu lintas ini merupakan aspirasi masyarakat yang diperolehnya lewat hasil survei yang dilakukan para akademisi yang tergabung dalam Lemkapi.
Menurut Edi, sebanyak 68,5 persen masyarakat merasa puas dengan kebijakan keamanan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla.
Kekompakan Polri dan TNI dalam mengelola keamanan merupakan salah satu alasan masyarakat merasa puas dengan kondisi keamanan dalam negeri.
“Masyarakat melihat sosok Kapolri dan sinergitas serta koordinasi Polri dan TNI di bawah Presiden Joko Widodo sangat baik. Ini membuat masyarakat nyaman,” katanya.
Edi menambahkan, dari 1.000 responden yang diukur menggunakan metode stratified multistage random (smr) dengan tingkat kepercayaan 96 persen ini didapatkan juga sekitar 21,6 persen publik mengaku kurang puas terhadap kebijakan keamanan.
Sedangkan 9,9 persen lainnya tidak memberikan pendapat apa pun.
Menurut Edi, margin eror dalam penelitian ini sekitar 3,5 persen.
Edi mengatakan alasan masyarakat yang memberikan pendapat belum puas karena masih adanya kasus-kasus yang belum terselesaikan seperti kasus penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan.
“Seperti kematian Akseyna dan penyiraman air keras terhadap Novel dan kasus lainnya,” katanya.
Pihaknya meminta Polri bekerja cepat agar kasus-kasus tersebut segera bisa dituntaskan.
“Kasus yang jadi utang Polri sangat bisa mempengaruhi persepsi masyarakat. Diharapkan proses kasus tersebut bisa dituntaskan,” katanya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
