Ada dugaan pelanggaran hukum yang dapat ditemukan dalam hal ini seperti kegiatan penambangan illegal di kawasan hutan tanpa ijin atau persetujuan penggunaan kawasan hutan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), sementara aktivitas tambang illegal berada di dalam wilayah kekuasaan PERHUTANI.
Ada dugaan pelanggaran pada penambangan, pemanfaatan dan pengangkutan mineral di luar Ijin Usaha Pertambangan (IUP). Kemudian terjadi pembiaran lahan pasca tambang tanpa reklamasi, serta pembuangan limbah yang dapat merusak lingkungan.
Para penambangan emas dan timah illegal di Kedua kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya tersebut berpotensi melanggar undang-undang lainnya yang memiliki sanksi pidana bagi pemegang izin yang melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, UU No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Selain itu, dalam Pasal 17 ayat (1) UU No.18 Tahun 2013 menyatakan, setiap orang dilarang membawa alat-alat berat, melakukan kegiatan penambangan, mengangkut, membeli dan menjual hasil tambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Bagi yang melakukan pelanggaran dapat dipidana penjara paling singkat 8 tahun dan paling lama 20 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp. 20 miliar dan paling banyak Rp. 50 miliar.
Dalam Pasal 161 UU No.3 Tahun 2020 dinyatakan sanksi pidana yakni setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengangkutan dan penjualan mineral yang berasal dari luar IUP dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 miliar.
“Khusus untuk pemegang IUP yang sudah dicabut atau berakhir dan tidak melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100 miliar. Selain itu sanksi pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka pelaksanaan kewajiban dan pasca tambang yang menjadi kewajibannya.” Jelasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Zaenal Arifin
Rizky Zulkarnain
