Jakarta, aktual.com – Mitigasi potensi krisis energi yang tepat di tengah memburuknya kondisi ekonomi global sangat penting untuk dilakukan sebagai bagian upaya melindungi setiap warga negara.
“Upaya melindungi masyarakat dari ancaman dampak krisis energi global harus ditingkatkan dengan kebijakan yang tepat,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Tantangan Darurat Energi Global Pascakonflik AS-Israel dan Iran yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (1/4).
Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri, S.H., LL.M. (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Sugeng Suparwoto, Harris, S.T., M.T. (Sekretaris Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI/EBTKE ESDM RI), dan Fabby Tumiwa (CEO Institute for Essential Service Reform/IESR) sebagai narasumber.
Selain itu, hadir Dr. Yayan Satyakti (Pakar Energi dari Universitas Padjadjaran/Unpad) sebagai penanggap.
Lestari menekankan bahwa kebijakan yang realistis berdasarkan mitigasi yang tepat diperlukan untuk meminimalisasi kekhawatiran masyarakat terkait potensi dampak krisis energi yang terjadi.
“Krisis energi akan memberikan dampak berantai pada semua sektor. Pemerintah harus punya skema mitigasi tepat dan komunikasi yang jelas terkait kebijakan energi kepada publik,” tegas Rerie, sapaan akrab Lestari.
Dalam jangka panjang, Rerie yang juga anggota Komisi X DPR RI itu mendorong pemerintah untuk mempercepat program diversifikasi energi.
Menurutnya, ketergantungan pada energi fosil membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global.
“Kita tidak bisa terus-menerus mengandalkan impor energi. Diversifikasi energi adalah keniscayaan untuk mencapai kemandirian energi nasional,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto mengungkapkan, sampai hari ini negara-negara Timur Tengah masih mendominasi produksi migas dunia, sekitar 800 miliar barel. Sehingga, tambah Sugeng, Timur Tengah disebut sebagai jantungnya minyak dan gas dunia.
Sementara itu, jelas Sugeng, produksi migas Indonesia 845 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi BBM 1,6 juta barel per hari.
Sedangkan cadangan migas yang dimiliki Indonesia hanya 2,4 miliar barel. Sehingga, ujar Sugeng, posisi Indonesia saat ini sebagai net importir BBM.
Alokasi subsidi dan kompensasi migas dan listrik pada APBN 2026, ungkap Sugeng, tersedia Rp400 triliun.
Dengan kondisi saat ini, tegas Sugeng, setiap kenaikan harga minyak US$1 memerlukan tambahan subsidi Rp6,7 triliun.
Menurut Sugeng, perlu adanya peningkatan eksplorasi sumber-sumber minyak baru untuk memperkuat cadangan nasional migas dalam mengantisipasi dinamika politik dan ekonomi global.
Selain itu, Sugeng juga mengusulkan adanya petroleum fund (dana migas) agar Indonesia memiliki kemampuan untuk mengantisipasi gejolak harga migas dunia.
Dalam jangka panjang, tambah dia, jangan lupa mengembangkan potensi energi baru dan terbarukan yang kita miliki.
Sekretaris Direktorat Jenderal EBTKE ESDM RI Harris mengungkapkan, saat ini pemerintah tengah mempersiapkan langkah-langkah antisipasi gejolak harga migas dunia.
Sejumlah langkah tersebut, ujar Harris, antara lain berupa efisiensi melalui penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai swasta, efisiensi kendaraan dinas, perjalanan dinas, serta peralihan motor bensin ke motor listrik.
Selain langkah efisiensi itu, tambah Harris, juga dikedepankan upaya percepatan transisi energi ke arah pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT).
Pada 2025, ungkap Harris, penyediaan energi nasional 15,75% sudah memakai EBT. Pada tahun ini, tambah dia, target pemanfaatan EBT adalah 16%–20% energi nasional.
Dengan berbagai upaya tersebut, jelas Harris, secara bertahap konsumsi bahan bakar fosil dapat dikurangi.
CEO IESR Fabby Tumiwa berpendapat, yang terjadi saat ini adalah krisis energi fosil dunia.
Fabby menilai, Indonesia saat ini mampu menangani gangguan pasokan migas jangka pendek dampak gejolak di Timur Tengah.
Namun, ujar Fabby, kondisi Indonesia masih rentan terhadap guncangan harga minyak dan gangguan logistik yang berkepanjangan.
Menurut Fabby, redanya konflik di Timur Tengah tidak serta-merta menormalkan kondisi pasokan migas dunia.
Karena, jelas dia, kerusakan fasilitas produksi migas dampak perang di Timur Tengah memerlukan waktu panjang untuk memperbaikinya. Kondisi ini, tegas Fabby, harus diantisipasi.
Pakar Energi dari Unpad Yayan Satyakti berpendapat, membangun buffer stock BBM yang didukung dengan peningkatan kapasitas sumber pasokan BBM dari dalam negeri penting untuk diwujudkan.
Langkah ini, ujar Yayan, sangat baik untuk mendapatkan harga yang lebih efisien ketika terjadi gangguan pasokan BBM global.
Demikian juga, tambah Yayan, dengan upaya membentuk petroleum fund yang harus diwujudkan untuk mendukung riset dan pengembangan energi di tanah air.
Dari hasil penelitian tersebut, Yayan berharap berbagai langkah pengembangan di sektor energi nasional mampu mengantisipasi dinamika pemanfaatan energi di masa depan.
Wartawan senior Usman Kansong berpendapat, serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran berdampak pada potensi krisis energi berbahan dasar fosil yang berujung pada lahirnya langkah penghematan BBM.
Penghematan konsumsi energi fosil ini, menurut Usman, sejatinya sudah dilakukan pemerintah sebelum terjadinya perang di Timur Tengah.
Apakah itu, tambah Usman, dalam bentuk kebijakan B50, transisi ke EBT, atau pembangunan kilang-kilang minyak baru.
Dalam konteks penghematan, menurut Usman, diperlukan evaluasi terhadap harga BBM yang diberlakukan saat ini.
“Apakah harga BBM yang tidak naik saat ini justru memboroskan APBN kita atau justru membuat masyarakat tidak sedang dalam kondisi krisis energi?” ujar Usman.
Dalam konteks pemborosan, tambah dia, sejumlah hal harus diperhatikan.
“Apakah pembentukan Satgas Transisi Energi bukan merupakan pemborosan karena kita sudah punya Dewan Energi Nasional,” tegas Usman.
Artikel ini ditulis oleh:
Tino Okt
