Jakarta, Aktual.com – Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah menerbitkan instruksi Presiden (Inpres) yang juga disertakan dengan anggaran sebesar Rp 32,7 triliun untuk membangun jalan rusak di daerah.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Indonesia (UI) Lisman Manurung mengapresiasi penerbitan Inpres pembangunan jakan rusak di daerah. Ia menilai hal itu merupakan kegemasan Presiden Jokowi atas sikap acuh pemerintah daerah terhadap kondisi jalan.
“Kenapa Pak Jokowi gemas melihat jalan di daerah, jalan-jalan di desa (Kabupaten) itu pada hancur semua, makannya kita semua ingin diselesaikan oleh Pak Jokowi dalam satu tahun, jalan tol aja bisa dipikirkan, masa jalan daerah gak bisa,” ujar Lisman kepada wartawan, Minggu (29/1).
Dikatakan Lisman, dengan besaran anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah Rp 32,7 triliun ini, pembangunan jalan rusak di daerah bisa diselesaikan dalam waktu empat tahun. Artinya, di masa akhir jabatan Presiden, permasalahan jalan di daerah sudah terselesaikan dengan baik.
“Sehingga beliau selesai tahun depan udah jadi itu jalan, karena banyak informasi hoaks maka pembangunan jalan di daerah tertutupi, padahal di era Presiden Jokowi jalan di daerah sangat luar biasa, apalagi didukung dengan anggaran (Rp 32,7 triliun) yang ada saat ini,” katanya.
Lisman Manurung pun mencontohkan kondisi jalan di era pemerintahan sebelumnya jauh berbeda dengan di era pemerintah Presiden Jokowi selama ini, dimana perjalanan dari Jakarta ke Bandung atau ke wilayah Jawa Tengah tidak lagi mengkhawatirkan kondisi jalan maupun mobil, karena fasilitas jakan sudah sangat baik.
“Dulu mau ke Bandung harus siapkan ban serep, sementara sekarang mau ke Jogja hidupin mesin langsung jalan. Artinya ada keadaan yang tidak disadari publik bahwa ada perubahan yang signifikan. Ini satu usaha yang ingin ditunjukkan Pak Jokowi, rupanya ada infrastruktur jalan yang begitu bagus, berhasil menekan kenaikan harga,” ucapnya.
Bahkan, keistimewaan dari pembangunan infrastruktur jalan oleh Presiden Jokowi bisa dilihat pada kasus kenaikan harga minyak goreng dan telur di luar pulau Jawa seperti di Bali. Dalam hitungan jam pemerintah mampu mengendalikan kenaikan telur di Bali, karena langkah cepat pemerintah dibantu dengan proses distribusi yang cepat, yakni kehadiran jalan yang menghubungkan antar daerah.
“Kenapa menekan kenaikan harga, karena yang saya amati waktu itu, ketika krisis minyak goreng kemudian bergelombang menjadi krisis harga telur, di Bali itu harganya sempat Rp 17.000 tapi dalam tempo 17 jam truk dari Blitar sudah bawa telur, karena 17 jam bisa menembus dari Blitar ke Bali. Kenapa bisa terjadi, karena jaringan jalan kita itu bukan hanya panjang, tapi kualitasnya juga bagus,” jelasnya.
Untuk itu, Lisman meminta kepada semua lapisan masyarakat untuk mendukung langkah Presiden Jokowi untuk memperbaiki jalan-jalan rusak di daerah demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di daerah dan perkotaan. Pasalnya, jika langkah presiden ini berjalan baik, maka taraf ekonomi masyarakat akan ikut meningkat.
“Itu intinya. Jadi menurut hemat saya itu harus kita dukung terobosan itu, karena yang bangun itu nanti perusahan PUPR. Jadi diharapkan sampai akhir jabatan Pak Jokowi itu jalan sudah bagus dan menyambungkan antara jalan desa dan kota,” pintanya.
“Jika sudah bagus ekonomi bergulir dengan harga sekarang. Kita rendah inflasi se ASEAN. Industri tidak mungkin begitu saja kalau infrastruktur tidak terjamin ke depan. Tapi kalau sudah lancar jalannya maka akan kompetitif dan meningkat,” tutupnya.
Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi akan menerbitkan inpres sebagai petunjuk pelaksanaan kebijakan pembangunan jalan rusak di daerah. Anggaran yang disiapkan sekitar Rp 32,7 triliun. Hal tersebut berdasarkan hasil keputusan pada rapat terkait percepatan pembangunan jalan daerah.
Saat ini hanya sekitar 42 persen dari 480 ribu kilometer jalan kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang saat ini dikategorikan dalam kondisi mantap.
Oleh karena itu, pemerintah akan membantu membangun jalan daerah yang berstatus tidak mantap hingga mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 65 persen pada 2024 mendatang.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Tino Oktaviano
