Jakarta, Aktual.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta pihak eksekutif tak mencampuri urusan yang ada di legislatif.
Hal ini terkait dengan pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar MKD DPR memperhatikan suara publik dan fakta dalam mengambil putusan sidang etik terhadap Ketua DPR Setya Novanto (Baca: Jokowi Minta MKD Dengarkan Suara Publik).
.
“Sebaiknya kita ini para pejabat tahu diri dan membatasi diri. Jangan kita mengintervensi dan mengganggu jalannya proses yang ada di DPR ini,” ujar Fahri, di gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/12).
“Kalau pemerintah ada masukan kan ada rapat konsultasi. Tidak bisa serang legislatif di ruang publik. Harus saling menghormati dong. Jaga dong. Tidak boleh melewati batas,” tambahnya.
Dirinya bahkan mempertanyakan maksud dari pernyataan Jokowi soal ‘suara publik’. Bagi Fahri, ada beraneka ragam suara publik terkait kasus rekaman dan sidang MKD yang saat ini menjadi sorotan masyarakat (Baca: MKD Tidak Bisa Putuskan Etik Berdasarkan Opini Publik).
“Susah ya, kalau dengar suara publik NTT mereka marah kalau Novanto diganti. Publik mana yang didengar?” tutupnya.
Artikel ini ditulis oleh:
