“Sesuatu yang tercela bagi masyarakat, juga akan tercela di hadapan hukum negara. Sebaliknya, sesuatu yang tercela di hadapan hukum negara juga akan tercela di hadapan masyarakat,” katanya.
Ia memandang bahwa negara bertanggungjawab dan berkewajiban melindungi seluruh warga negaranya. Itulah sebabnya negara menetapkan perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan yang dapat dipidana, walaupun perbuatan atas keinginan warga negara itu sendiri.
Penetapan perbuatan sebagai perbuatan yang dapat dipidana disebut kriminalisasi. Ada perbuatan-perbuatan tertentu yang dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
“Kekuasaan untuk dapat menjatuhkan hukuman itu merupakan kekuasaan yang sangat penting. Karena akibat suatu hukuman adalah besar dan luas sekali sehingga menimbulkan pertanyaan, siapakah yang berhak menghukum? Subyek hukum satu-satunya yang mempunyai ‘ius puniendi’ (hak untuk menghukum) ialah negara (pemerintah),” katanya.
Erdianto menekankan, di samping negara tiada subjek hukum lain yang mempunyai “ius puniendi” itu. Ditunjuknya negara sebagai pemegang “ius puniendi” bukan merupakan persoalan lagi.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
