Jakarta, Aktual.co — Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah menjelaskan alasan Presiden Joko Widodo melibatkan KPK dan PPATK dalam proses seleksi calon menteri, di kabinet Jokowi-JK.
Dia mengatakan, untuk membersihkan sebuah halaman harus menggunakan sapu yang bersih bukan kotor.
“Karena tidak mungkin pak Jokowi dibantu oleh menteri-menteri kabinet yang tidak bersih,” kata Basarah kepada awak media, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (21/10).
Salah satunya, dalam program nawacita Presiden Jokowi adalah membangun satu sistem hukum yang kredibel, yakni penegakan hukum. Sehingga, tidak memilih menteri yang bermasalah hukum dimasa lalu atau berpotensi merupakan komitmen dalam melakukan penegakan hukum.
“Jika dalam penegakan hukum  menterinya sendiri tidak bersih, pak Jokowi tidak ingin tersandra oleh persoalan-persoalan masa lalu calon menterinya tersebut. Sehingga sebelum menteri itu ditetapkaan, pak Jokowi meminta konfirmasi di KPK (dan PPATK), apakah nama-nama calon menteri tersebut diduga terlibat, atau patut diduga terlibat, atau terindikasi dalam masalah kasus korupsi,” kata dia.

(Novrizal Sikumbang)

()