Jakarta, Aktual.com — Salah satu rekomendasi dari Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terhadap Ketua Umum terpilih, dalam hal ini Setya Novanto, adalah memperjuangkan penganugerahan gelar pahlawan nasional bagi Jenderal Besar TNI Purnawirawan Soeharto. Mantan Presiden Republik Indonesia yang juga pendiri Partai Golkar yang dijuluki sebagai Bapak Pembangunan Bangsa.
Namun rekomendasi tersebut selain akan memicu kontroversi juga akan sulit diwujudkan. Sebab, ‘dosa-dosa’ Suharto dinilai jauh lebih besar dibanding pengabrianya kepada rakyat Indonesia. Khususnya menyangkut kerusakan moral rakyat Indonesia.
“Yang satu menganggap Bapak Pembangunan sehingga disampaikan pantas mendapatkan penghargaan, sementara satu pihak menolak. Kalau bagi saya sih bahwa pembangunan fisik itu tidak sepadan dengan kerusakan moral yang telah terjadi,” terang adik kandung (alm) Abdurrahman Wahid, Lili Wahid, kepada Aktual.com di Jakarta, Selasa (17/5).
Diungkapkan dia, Gus Dur beberapa tahun lalu memang diusulkan bersama Suharto mendapatkan gelar Pahlawan Nasional. Bahkan, jauh sebelum itu saat Gus Dur menjabat sebagai Presiden RI juga sempat ada yang mengusulkan pemberian gelar pahlawan bagi Suharto.
Akan tetapi usulan itu hingga kini mentok, karena banyak pihak menolak gelar pahlawan bagi Pak Harto. Kementerian Sosial yang mengawal usulan pemberian gelar juga dirasa Lily akan menemui jalan buntu.
“Katanya Mensos akan mengawal tahun ini, tapi selama Pak Harto belum diakui ya tidak akan berani-lah. Antara pembangunan fisik (Orde Baru) dengan tingkat kerusakan moral, menurut saya itu sudah tidak seimbang,” jelasnya.
“(Prosentasenya) kalau pembangunan fisik 100 persen, kerusakan moral 200 persen. Mulai dari sistem suap-suap itu kan dari mulai jamannya Orde baru. Kalau menurut saya, sampai hari ini, (Pak Harto) belum layak untuk jadi pahlawan nasional,” sambung Lily.
Artikel ini ditulis oleh:
