Kupang, Aktual.co — Sebanyak lima kabupaten di NTT belum mengajukan rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) setempat untuk membeli pupuk bersubsidi. 
Kelima kabupaten tersebut yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Flores Timur, Lembata, Sumba Tengah, dan Kabupaten Malaka.
“Mungkin prosesnya masih di kabupaten. Tapi  RDKK dari lima kabupaten itu  belum masuk di provinsi  sampai sekarang,” kata Kepala Distanbun NTT Anis Tay, yang dikonfirmasi, Sabtu  (14/2).
Menurutnya, cepat atau lambatnya proses ini sangat tergantung dari pengajuan RDKK oleh kelompok. Apabila sudah ada pengajuan, tak ada alasan untuk tertahan di pengecer, PPL (Penyuluh Pertanian Lapangan), maupun Dinas Pertanian kabupaten.
RDKK untuk permintaan semua jenis pupuk yang sudah masuk ke Distanbun NTT  hingga saat ini yakni Urea sebanyak 33.762 ton dari kuota 24.000 ton,  SP36:12.000 ton dari kuota 5.000 ton,  ZA: 4.900 ton dari kuota 2.960 ton, NPK: 47.800 ton dari dari kuota 11.000 ton, dan 85.700 ton dari kuota 5.000 ton.  
Namun, RDKK  yang sudah masuk ke Distanbun belum semuanya divalidasi. Pihaknya sedang melakukan verifikasi untuk segera dilakukan proses lebih lanjut ke produsen, dan diharapkan dalam waktu dekat akan  disalurkan langsung ke kelompok.
Terhadap permintaan yang melebihi kuota akan dilakukan realokasi dari kabupaten yang permintaan di bawah kuota ke kabupaten yang permintaan melebih kuota. Hal yang sama juga dilakukan di tingkat nasional untuk provinsi yang permintaannya di bawah kuota dengan di atas kuota.
“Kalau tidak dilakukan realokasi antarkabupaten, kita bisa minta penambahan kuota ke Pusat. Ini sangat tergantung permintaan,” katanya.
Meski demikian, pihaknya tetap meminta kabupaten yang belum memasukkan RDKK untuk segera mengirimnya ke provinsi. Menurutnya, permintaan pupuk ini untuk musim tanam tahun ini belum terlambat.  Selaian itu, alokasi pupuk bersubsidi disiapkan dari Januari hingga Desember.
Ditegaskan, harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sudah ditentukan pemerintah. Untuk membedakan pupuk bersubsidi dan nonsubsidi, bisa dilihat dari warnanya. Hal ini untuk mengantisipasi dugaan adanya permainan harga pupuk di tingkat pengecer.

Artikel ini ditulis oleh: