Jakarta, Aktual.com – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan perlindungan dan perhatian serius pada kasus penganiayaan terhadap siswa SMK SPN Dirgantara Batam, Kepulauan Riau.
LPSK datang ke Batam untuk berkoordinasi dengan penegak hukum dan mengecek kondisi fisik dan psikologis korban serta memastikan korban mendapatkan hak perlindungan.
Wakil Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo, dalam siaran persnya diterima di Jakarta, Kamis (20/9), mengatakan kasus penganiayaan terhadap siswa SMK SPN Dirgantara diduga dilakukan oknum pembina yayasan yang sehari-hari berdinas sebagai anggota kepolisian, menarik perhatian masyarakat, bahkan pemberitaannya sudah mencuat di tingkat nasional.
“Kita berkoordinasi, dalam hal ini dengan Propam Polresta Barelang untuk mendapatkan informasi mengenai sudah sejauh mana penanganan kasus penganiayaan siswa SMK SPN Dirgantara, karena pelakunya diduga oknum anggota Polri. Kita sudah mendapatkan informasi dari pihak kepolisian,” kata Hasto saat mendatangi Polresta Barelang, di Kota Batam, Kamis.
LPSK, kata Hasto, juga mendapatkan informasi bahwa kasus penganiayaaan yang diduga dilakukan oknum anggota polisi itu juga telah dilaporkan secara pidana oleh korbannya.
Sesuai ruang lingkup kerja berdasarkan undang-undang, LPSK bisa memberikan perlindungan kepada anak korban dan keluarga.
Apalagi, katanya, hasil penelusuran LPSK, pihak keluarga khawatir akan potensi ancaman dari pelaku.
Selain masih dilanda ketakutan, dari hasil pertemuan dengan korban, diketahui setelah mengalami penganiayaan, sang anak menderita luka fisik dan kini masih dirasakan setiap pagi, khususnya di bagian perut akibat dipukul.
“Untuk mengetahui kondisi psikologis korban, LPSK melakukan asesmen awal untuk mengetahui trauma pada diri korban akibat perlakuan yang diterima,” katanya.
Hasto mengatakan, karena pihak keluarga korban telah melaporkan dugaan tindak pidana itu ke Polrestas Barelang, LPSK menyiapkan perlindungan bagi korban dan keluarga.
Perlindungan akan diberikan bagi korban dan keluarganya, khususnya dalam pelaksanaan proses hukum. LPSK juga akan mengawal kasus ini bersama instansi lain yang konsen terhadap masalah anak.
Sinergi dan komunikasi dibangun, mulai dengan KPAI di tingkat pusat hingga Komisi Pengawas dan Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kepri, serta P2TP2A Kepri.
Sinergi dengan instansi yang konsen dengan perlindungan anak, diharapkan mampu memaksimalkan layanan yang diterima para korban. Dengan demikian, anak yang menjadi korban kejahatan bisa mendapatkan haknya.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
