Jakarta, Aktual.com – Pengamat ekonomi senior dari UI, Faisal Basri mewanti-wanti proyek Light Rail Transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi yang bakal memakan biaya sebanyak Rp27 triliun itu. Padahal, proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak memiliki skema pembiayaan yang jelas.
Sehingga kemungkinannya akan menggunakan dana Penyertaan Modal Negara (PMN). Padahal, Jokowi meminta agar proyek LRT ini harus selesai sebelum Pilpres 2019.
“Padahal proyek LRT ini ada tanda-tanda mangkrak. Karena pembiayaannya belum ada. Sementara Jokowi minta proyek ini harus selesai sebelum Pilpres 2019 nanti, makanya Jokowi terus mendorong sekalipun lewat PMN,” cetus Faisal di Jakarta, Kamis (23/3).
Selama ini, kata dia, proyek LRT yang digarap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk itu menggunakan PMN senilai Rp1,4 triliun, makanya kemudian didorong BUMN lain, yaitu PT Kereta Api Indonesia (Persero). Lagi-lagi, kata Faisal, pasti uang PMN yang akan digunakan.
“Untuk KAI akan digelontorkan lagi PMN sekitar Rp5,2 lebih. Tapi kan PMN ini melanggar dan belum pernah di BUMN mana pun. Tapi kemungkinan akan diselipkan di APBNP 2017. Sehingga sekitar Rp7 triliun itu yang akan mengandalkan PMN. Sisanya Rp20 triliuan, kedua BUMN harus cari utangan. Ini yang harus diwaspadai kemungkinan akan ada kongkalikong PMN,” cetus dia.
Namun demikian, lanjutnya, pihak Adhi tetap terus digenjot untuk membiayai LRT ini, sekalipun memang lewat pembiayaan utangan tadi. Karena ADHI sendiri pernah bilang ke Jokowi kapasitas kemampuan utangnya mencapai Rp18 triliun.
“Tapi kan kapasitas utang Rp18 triliun itu untuk semua proyek. Dan proyek ADHI tak hanya LRT. Pasti proyek lainnya dibiayai dengan ngos-ngosan. Jadi sampai kapan BUMN ini terus diperkosa? Duit tak ada tapi harus digenjot,” ungkapnya.
(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
