Jakarta, Aktual.co — LSM Lodaya meminta aparat penegak hukum mengungkap aliran dana kasus dugaan tindak pidana pencucian uang Bupati Karawang nonaktif Ade Swara dan isterinya Nurlatifah, termasuk yang mengalir ke kalangan pegawai negeri sipil Pemkab Karawang.

Sekjen LSM Lodaya Yusuf Nurwenda mengatakan, di Karawang, Minggu (25/1), sesuai dengan perkembangan kasus tersebut dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jabar, Bandung, ada indikasi kalau dana tersebut mengalir ke kalangan pegawai negeri sipil (PNS) lingkungan Pemkab Karawang.

“Uang yang diduga berasal dari hasil pencucian uang itu sempat dikirim ke Bagian Umum Pemda. Jadi ada uang yang mengalir ke kalangan PNS,” katanya.

Terkait dengan uang yang mengalir ke Bagian Umum Pemda Karawang, itu sudah cukup jelas. Karena hal tersebut beberapa kali disebut-sebut dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Pengadilan Tipikor Bandung.

Sementara itu, dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, Ade Swara dan isterinya diduga menghimpun uang dari berbagai pihak hingga mencapai sekitar Rp27 miliar. Uang yang telah dihimpun itu kemudian dibelanjakan dan dipinjamkan.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam surat dakwaannya menyatakan, uang yang diduga milik Nurlatifah hasil dari pencucian uang diberikan ke Bagian Umum Pemda Karawang.

Ketika itu, Nurlatifah melalui sepupunya Ali Hamidi menyerahkan uang itu ke Bagian Umum, senilai Rp250 juta. Uang tersebut diakuinya sebagai uang pinjaman. Tetapi tidak bisa disebutkan untuk apa uang tersebut digunakan.

Sesuai kesaksian Ali Hamidi dalam persidangan sebelumnya, nominal uang yang sampai ke Bagian Umum bukan Rp250 juta, tetapi mencapai Rp650 juta.

Yusuf Nurwenda menyatakan, keterlibatan pegawai negeri sipil Pemda Karawang dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Ade Swara dan isterinya cukup tinggi.

Atas hal itulah pihaknya meminta agar aparat penegak hukum segera mengungkap keterlibatan para PNS dalam kasus tersebut.

“Jika tidak ada kedekatan khusus, seorang PNS di Bagian Umum itu tidak mungkin berani meminjam uang kepada isteri bupati,” katanya.

Artikel ini ditulis oleh: