Jakarta, Aktual.co —Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Bogor Raya menyoroti persoalan perizinan di Kota Bogor, Jawa Barat, selama 2014.
Direktur Eksekutif LBH Keadilan Bogor Raya, Prasetyo Utomo mengatakan ada tiga kasus perizinan. Yakni Hotel Amarosa, Hotel Whiz dan Botanical Residence.
“Sudah ada tiga tersangka dari pejabat pemerintah yang tersangkut kasus perizinan ini,” kata dia, di Bogor, Selasa (6/1).
Jika tidak ada langkah tegas dari wali kota dan DPRD mengenai persoalan perizinan di Kota Bogor, dia memprediksi di 2015 mafia perizinan akan menggurita di pemerintahan.
Dalam LPJ Wali Kota Bogor tahun 2013 lalu, terdapat 3.387 izin pembangunan fisik. Dan 3.773 izin pada sektor ekonomi dalam artian terkait penanaman modal yang sudah diterbitkan bagi investor.
“Pembangunan fisik juga termasuk dalam penanaman modal dalam sektor ekonomi, sehingga izin pada sektor ekonomi adalah pembangunan fisik,” kata dia.
Menurutnya, hal tersebut jelas mengakibatkan penegakan hukum terkait perizinan akan semakin “buram” di Kota Bogor. Karena, di sisi lain pemahaman atas nilai-nilai HAM bagi para pemangku kewenangan baik mengenai hak berekspresi ataupun beragaman dan berkepercayaan, maka hak asasi akan terabaikan.
Ia menambahkan, kebutuhan lahan di Kota Bogor tahun ini akan semakin meningkat, mengingat wilayah ini tujuan investor. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan yang tidak mengorbankan kepentingan publik.
“Jika hal tersebut tidak dilakukan maka prediksi pada tahun ini konflik antar masyarakat dan kepentingan investor akan meningkat,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
