Jakarta, Aktual.com – Plt Menteri ESDM, Luhut Binsar Panjaitan (LBP) menyampaikan bahwa terhambatnya penandatanganan pengembangan blok migas natuna disebabkan ‘bagi-bagi kue’ yang belum menarik bagi KKKS, sehingga dibutuhkan pembicaraan ulang agar lebih ekonomis.
Namun politisi senior Partai Golkar itu yakin, pengkajian ulang ini akan menemukan kesepakatan yang lebih adil, dan dalam waktu satu bulan kedepan dia memperkirakan akan dilakukan penandatanganan kontrak.
“Natuna ternyata ada sedikit masih. Dalam satu bulan ke depan akan selesai. Ada masalah teknis yang tadi mereka masih bicarakan tapi sangat maju. Sama masalah bagi-bagi kuenya. Kan itu dulu dibuat misalnya harga gasnya lagi tinggi, project IRR nya waktu itu bisa 13 persen sekarang tinggal 3,9 persen. Kasian itu,” kata LBP di Jakarta, Rabu (5/10).
Terkait hal ini, Anggota DPR-RI Komisi VII, Satya Widya Yudha menyayangkan pengembangan blok Natuna tersebut mengalami hambatan lantaran konsorsium belum bersedia melakukan tanda tangan kontrak kerjasama.
Padahal kata Satya, baik DPR maupun pemerintah sepakat untuk mendorong pengembang blok tersebut. Bahkan dirinya mengaku sebagai salah satu orang yang mendorong pemerintah untuk memberikan split atau insentif bagi KKKS yang mengembangkan blok tersebut.
“Sangat disayangkan karena kita kan sepakat untuk kembangkan Natuna. Memang kita sadari pengembangan lapangan memang harus dilihat juga dari nilai keekonomian lapangan tersebut. Jadi otomatis ada perhitungan antara KKKS dan pemerintah dalam hal ini SKK Migas. Kalau di sana tinggi co2 nya maka ada hitungan berbeda,” kata Satya.
Dadang Syah
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
