Presiden Joko Widodo (kanan) berdiskusi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution (kiri), Mentan Amran Sulaiman (kedua kiri), Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli (ketiga kanan), Menko Polhukam Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kanan), serta Mendag Thomas Lembong (ketiga kiri) saat rapat terbatas membahas dualisme kewenangan pengelolaan kawasan Batam di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/1). Presiden menekankan penyelesaian dualisme pengelolaan oleh Pemkot Batam dan Otorita Batam agar tidak menimbulkan keraguan investor untuk menanamkan modal di Kota Batam, dalam rangka membangun kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas. ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/aww/16.

Jakarta, Aktual.com — Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah angkatan kedua.

“Saya apresiasi sekali penataran ini, sebagai suatu langkah strategis. Kita harus samakan visi kita,” kata Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Luhut Binsar Pandjaitan saat membuka acara di Gedung BPSDM Kemendagri, Jakarta, Kamis (26/5).

Luhut menekankan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah harus mempunyai visi dan misi yang sama dengan pemerintah pusat. Bagaimanapun, kepala daerah merupakan ujung-tombak dalam melaksanakan kebijakan pemerintah pusat.

“Kalau tidak, maka akan jalan sendiri-sendiri,” jelasnya.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang mengikuti diklat ini merupakan hasil dari pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2015 lalu. Hadir dalam pembukaan tersebut Mendagri Tjahjo Kumolo, Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Soedarmo serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Reydonyzar Moenek.

Kepala BPSDM Teguh Setiabudi menjelaskan, pembekalan perlu dilaksanakan agar pemahaman kepala daerah dan wakil terkait pemerintahan dalam negeri menjadi komprehensif. Penataran angkatan ke-II ini diikuti 102 peserta dan berlangsung hingga 28 Mei 2016.

“Materi yang disampaikan secara garis besar mencakup bidang politik, hukum, keamanan, program priotas pemerintah pada bidang pendidikan, kesehatan, Gerakan Revolusi Mental, daya saing serta inovasi,” demikian Teguh.

Artikel ini ditulis oleh:

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS