Jakarta, Aktual.com – Paska pemberhentian Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM, Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) mendesak presiden Joko Widodo agar segera memilih menteri ESDM definitif untuk menghindari kekosongan kepemimpinan terlalu lama.
Menurut Direktur IESR, Fabby Tumiwa, dengan keberadaan menteri yang definitif akan memberikan kepastian kepada pelaku usaha dan pemangku kepentingan serta memberikan kepastian atas kesinambungan kebijakan dan regulasi sektor energi dan sumber daya mineral.
“Skandal kewarganegaraan Menteri ESDM telah menggerus kepercayaan publik dan pelaku usaha terhadap kredibilitas pemerintah dan kepemimpinan di Kementerian ESDM. Penunjukan Luhut Binsar Panjaitan sebagai Pelaksana Tugas Menteri (PLT) kiranya tidak berlangsung terlalu lama, mengingat Luhut dipersepsikan terlibat dalam proses penunjukan Acandra sebagai Menteri ESDM yang berakhir dengan tragis. Luhut juga bukan figur yang tepat sebagai menteri ESDM,” ujarnya di Jakarta, Selasa (16/8).
Menurutnya, sosok Luhut sarat dengan konflik kepentingan di sektor energi dan mineral melalui perusahaannya yakni PT Toba Sejahtera yang memiliki empat konsesi tambang batubara, blok migas Madura Tenggara, dan sejumlah pembangkit listrik antara lain PLTU Palu.
IESR memandang sektor energi dan sumber daya mineral di Indonesia dapat menjadi sasaran empuk bagi para pemungut rente dan pebisnis yang oportunis jika tidak diawasi dan diatur dengan baik.
“Dalam dua tahun mendatang terdapat 22 kontrak kerja wilayah kerja migas yang akan berakhir. Jika tidak diawasi dengan baik, dapat membuka kemungkinan munculnya praktek-praktek rente walaupun sudah ada Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015 yang dapat dirubah karena statusnya yang hanya berupa Peraturan Menteri,” paparnya.
Sedangkan sektor minerba, terdapat peluang permainan renegosiasi kontrak-kontrak tambang dan PKP2B serta keberlanjutan penataan IUP yang terkait dengan status Clean and Clear (CnC) dimana terdapat tunggakan PNBP senilai 25 triliun yang tidak dibayarkan oleh pemegang IUP dan PKP2B, serta harga pembangkit mulut tambang, serta kebijakan hilirasasi.
Untuk itu dia berharap Presiden Jokowi harus memilih sosok menteri ESDM yang memiliki kredibilitas, integritas serta mumpuni, tidak memiliki dosa-dosa masa lalu dan tidak terlibat dalam bisnis-bisnis di sektor energi.
Selain itu IESR menegaskan agar PLT Menteri ESDM tidak membuat keputusan-keputusan strategis terkait kebijakan dan penyegaran organisasi di Kementerian ESDM. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menyandera Menteri ESDM definitif di kemudian hari. (Dadangsah)
Artikel ini ditulis oleh:
Dadangsah Dapunta
Eka
