Pekerja mengangkat kelapa sawit di Desa Pancang, Sebatik, Kalimantan Utara, Rabu (26/8). Pemerintah masih menjadikan industri sawit sebagai lumbung devisa negara. Dalam setahun ekspor minyak sawit mentah (CPOP) dan produk turunannya mencapai 15 miliar dolar AS dan berkontribusi tiga persen untuk produk domestik bruto (PDB) Indonesia. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean/kye/15.

Jakarta, aktual.com – Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) mengumumkan keberhasilan pemerintah dalam mencegah kebocoran kerugian negara dari sektor batu bara melalui implementasi sistem digital. Saat ini, langkah serupa juga sedang dilakukan dalam industri minyak kelapa sawit (CPO).

Menurut Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, M. Firman Hidayat, pengawasan melalui sistem digital pada sektor CPO telah dimulai sejak pertengahan tahun ini.

Dalam sektor batu bara, pengawasan tersebut dikenal dengan sebutan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara (Simbara).

“Selain di batu bara, kita kerjakan juga di kelapa sawit dan ini baru kita kerjakan di pertengahan tahun ini,” tutur Firman saat konferensi pers secara online, Jumat (22/12).

Dia mengungkapkan bahwa sebelum adanya pelaporan mandiri yang didorong bersama oleh Satgas Sawit, jumlah perusahaan yang terdaftar hanya sebanyak 959.

“Kita dorong digitalisasi, akhirnya jumlah perusahaannya meningkat menjadi 2.139 perusahaan, dan ini semua digital,” imbuhnya.

“Data-data ini kemudian bisa digunakan oleh semua K/L untuk memperbaiki tata kelola, dan efeknya kepada penerimaan negara,” ucapnya.

Contohnya, ia mencatat bahwa walaupun perusahaan sudah terdaftar di Direktorat Jenderal Pajak, luas lahan yang dilaporkan masih lebih kecil dibandingkan dengan yang terdaftar dalam Sistem Informasi Perizinan Perkebunan (Siperibun). Namun, saat ini, Direktorat Jenderal Pajak sudah memiliki kepastian data tersebut.

“Ada juga ekstensifikasi, ini artinya data-datanya belum ada di Pajak, tapi ada di Siperibun, akhirnya Pajak bisa mengawasi wajib pajaknya. Sehingga, ada potensi penerimaan negara,” ucapnya.

“Ini juga kita bisa mempercepat penyelesaian sawit di kawasan hutan. Per Desember kemarin yang sudah masuk ke kas negara PNBP Rp 475 miliar,” ungkapnya.

Ia mengakui bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun 2022 mencapai angka tinggi karena lonjakan harga komoditas. Namun, pada tahun ini, harga sejumlah komoditas mengalami penurunan, termasuk CPO.

“Tapi berkat digitalisasi Simbara, Siperibun, dan lain-lain, kebocoran bisa kita tangani, meskipun harga komoditas menurun, PNBP dari SDA relatif tinggi,” ucapnya.

“Dengan digitalisasi, kita meningkatkan penerimaan negara, mengurangi kebocoran-kebocoran, mengurangi potensi korupsi, dan meningkatkan pelayanan,” tegasnya.

Artikel ini ditulis oleh:

Rizky Zulkarnain

ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS