Jakarta, Aktual.com – Aktor intelektual di pengadaan uninterruptible power supply (UPS) pada APBD-perubahan DKI tahun anggaran 2014, belum terungkap. Pendapat itu disampaikan Wakil Ketua DPRD DKI Abraham Lunggana (Lulung)
“Ini tabirnya belum terbuka semua,” ujar dia usai bersaksi di kasus UPS di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (28/1).
Saat ditanya lebih lanjut siapa kiranya ‘aktor intelektual’ itu, politisi PPP itu enggan menyebut dengan gamblang. Dia menyebut kalau munculnya UPS di APBD-P 2014 tentu tidak bisa dilepaskan dari peran Pemprov DKI. Sebab nomenklatur alat catu daya tersebut dilakukan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI.
Sedangkan kode rekening UPS, diinput Badan Pengelola Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD) DKI. “Artinya yang ngebahas eksekutif,” imbuhnya.
Sebab menurut dia, DPRD tidak pernah membahas pengadaan UPS pada 49 SMA/SMK di Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. “Artinya aktor intelektual ya top leader-nya di Pemprov DKI,” ujar Lulung.
Artikel ini ditulis oleh:
