Jakarta, Aktual.co — Mabes Polri belum berencana mengambil alih penyelidikan kasus dugaan korupsi Uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI tahun anggaran 2014, yang masih ditangani Polda Metro Jaya.
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri Kombes Rikwanto mengaku terus memantau kasus tersebut. “Kasus UPS hanya supervisi, kita guidance saja. Belum ada rencana mengambil alih,” kata Rikwanto Mabes Polri, Kamis (19/3).
Sebelumnya, kabar yang beredar kasus dugaan korupsi UPS diambil alih Mabes Polri. Padahal, perkara tersebut saat ini tengah diusut penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro.
Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS ini mencuat setelah Ahok ‘berteriak’ soal adanya anggaran ‘siluman’ di APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan 2014. Salah satu yang disebut ‘siluman’, kata Ahok, adalah soal pengadaan UPS yang angkanya cukup fantastis, Rp 4,2 Miliar per-unit.
Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya pun bergerak cepat untuk mendalami dugaan adanya skandal mark up dengan memeriksa saksi-saksi yang diduga terkait. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut.
Terhadap saksi yang ditargetkan diperiksa oleh penyidik berjumlah kurang lebih 130 orang. Jumlah tersebut antara lain adalah kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang mendapat UPS, PPK, pemenang tender, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Pusat. Hingga, anggota DPRD DKI Jakarta, serta pihak-pihak lainnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
