Jakarta, Aktual.com – Mantan Menteri Perekonomian di era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Kwik Kian Gie masih merasa miris kondisi perekonomian nasional masih dikuasai oleh para jaringan mafia Barkeley – sebuah sebutan bagi ekonom yang pro Barat.
Kwik menyebut, sosok Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Perekonomian Darmin Nasution, hingga Menteri PPN/Bappenas, Bambang Brodjonegoro merupakan para penerus mafia Barkeley.
“Makanya yang terjadi hingga kini adalah liberalisasi itu sangat luar biasa. Kesenjangan antara kaya-miskin sangat luar biasa,” tandas Kwik dalam diskusi kebangsaan di Jakarta, Selasa (9/8).
Bahkan bentuk liberalisasi yang masif itu merambah ke sektor politik. Di mana kekuasaan politik sudah didominasi secara mutlak oleh uang, dan tindak korupsi yang sudah tersebar sangat luas dan mendalam.
Para mafia Barkeley ini, sebut Kwik, sejak Orde Baru sampai sekarang sudah menguasai kebijakan ekonomi Indonesia. Bahkan kebijakan yang dibuatnya itu harus sejalan dengan kehendak dari kekuatan AS, negara-negara mantan IGGI/CGI, Bank Dunia, IMF, hingga Bank Pembangunan Asia.
“Para mafia Barkeley ini merupakan para ahli ekonomi dari FE UI, yang kemudian di digembeleng dalam LPEM UI. LPEM UI sendiri banyak memperoleh penugasan dari lembaga-lembaga internasional untuk membuat banyak analisis dengan fee yang cukup besar,” papar Kwik.
Dia bercerita, pernah merasakan disingkirkan oleh para mafia Barkeley. Saat dirinya pernah menjadi Menko Ekuin di era Gus Dur, justru kemudian Gus Dur ditekan mereka untuk memecat dirinya.
Tapi kemudian malah dibentuk Dewan Ekonomi Nasional dengan Emil Salim sebagai ketuanya dan Sri Mulyani sebagai sekretaris. “Lalu membentuk tim asistensi untuk Konfrensi Paris Club yang berdasar Keppres-nya Widjojo sebagai ketua dan Sri Mulyani sekretarisnya,” cerita Kwik.
Untuk itu, agar lepas dari jeratan mafia Barkeley itu, dirinya ingin bentuk Kongres Rakyat, bukan lagi wakil rakyat seperti di DPR atau DPRD.
“Makanya saat ini, sudah waktunya untuk berbuat. Kita berkumpul untuk merumuskan apa yang kita anggap salah dan apa aspirasi mereka. Nantinya kita ciptakan Sumpah Rakyat. Dengan mengusunh konsep ekonomi kerakyatan,” papar dia.(Busthomi)
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
