Jakarta, Aktual.com — Presiden Joko Widodo diminta untuk segera mencopot Menteri BUMN Rini Soemarno dari Kabinet Kerja. Seruan ini disampaikan oleh gabungan makasiswa pasca terbongkarnya dokumen Panama Papers yang menyeret nama Rini sabagai salah satu pemilik perusahaan cangkang di negara suaka pajak.
Dalam pernyataan persnya di Perpustakaan Nasional, Salemba, Jakarta Pusat, Minggu (24/4) gabungan mahasiswa dari 80 universitas di seluruh Indonesia ini juga meminta Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Aziz untuk mundur.
“Ini sudah menjadi etika, di luar negeri para pejabat yang terlibat mengundurkan diri. Karena itu, kita minta Presiden Jokowi memecat Rini Sumarno. Kita juga minta Ketua BPK RI Harry Azhar mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya,” kata Koordinator Aksi Septian dari Universitas Muhamadiyah Ciputat, Jakarta, Minggu (24/4).
Menurut Septian, pihaknya konsisten dengan tuntutan yang disuarakan sejumlah mahasiswa di Malaysia, Singapura bahkan sejumlah mahasiswa yang melakukan mogok makan di depan Gedung DPRD, Yogjakarta. “Kami meyakini data-data yang diperoleh, Rini Soemarno menyimpan sejumlah uang Rp 67,4 miliar dengan status bebas pajak. Tapi kami percaya jumlah itu masih terlalu kecil,” terangnya.
Sekalipun begitu, kata dia, tentu saja azas praduga tak bersalah mesti dijunjung tinggi dalam negara hukum. “Karena itu, kita minta diperiksa dan diadili secara hukum sehingga bisa diketahui duduk perkara sebenarnya,” katanya.
Di sisi lain, besarnya jumlah uang dari orang-orang Indonesia yakni Rp 11.400 triliun yang tercantum dalam dokumen Panama Papaers, jika direpatriasi atau dipulangkan dan dikenakan pajak, sangat berguna bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Terlebih uang yang jumlahnya 6 kali lipat Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBNP) sebesar Rp 1.936 triliun jika dipulangkan akan melunasi utang Indonesia per 2015 yang mencapai Rp 4.376 triliun.
Dalam seruannya, para mahasiswa mengatakan, siap melakukan aksi besar atas nama Mahasiswa Indonesia pada 2 Mei 2016 bertepatan dengan hari Pendidikan Nasional. Mereka juga menyerukan pada Presiden Joko Widodo melakukan repatriasi atau menarik pulang uang dari Indonesia sebesar Rp 11.400 triliun seperti tercantum dalam dokumen Panama Papers. “Kewajiban pajak atas uang sebesar Rp 11.400 triliun bisa digunakan bagi kesejahteraan rakyat, membangun sekolah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya,” imbuhnya.
“Kami juga meminta Presiden Joko Widodo menyita dan memerintahkan aparat hukum mengusut tuntas asal muasal uang sebesar Rp 11.400 triliun yang ditengarai bisa saja beasal dari kegiatan melanggar hukum seperti korupsi, pencucian uang, hasil kejahatan narkotika dan lain-lain,” kata Septian menambahkan.
Artikel ini ditulis oleh:
