Jakarta, Aktual.co — Aksi represif kepolisian marak terjadi sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Presiden RI. Kondisi ini dikecam masyarakat luas, terutama kalangan mahasiswa yang merasakan betul agresifitas polisi ketika menghadapi aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di beberapa daerah.
Salah satu elemen mahasiswa yang mengecam tindak represif aparat kepolisian adalah mahasiswa IISIP yang tergabung dalam Forum Mahasiswa IISIP (Formasi) dan Kesatuan Aksi Wanita IISIP (Kanita). Mereka konsisten menolak kebijakan pemerintah dalam menaikan harga BBM.
“Belum genap 100 hari saja rejim Jokowi-JK dalam menjaga kebijakannya telah bertindak keras terhadap unjuk rasa yang dilakukan rakyat. Sehingga dalam setiap unjuk rasa yang dilakukan baik itu oleh buruh, petani, mahasiswa dan masyarakat selalu berujung represif dan jatuh korban bahkan 2 nyawa melayang dalam aksi menolak kenaikan bbm,” ujar Ketua Formasi IISIP, Suaib melalui keterangan tertulis yang diterima Aktual, Sabtu (29/11).
Dia menuturkan, setidaknya 6 buruh ditangkap dalam unjuk rasa di Bekasi, ibu-ibu petani Rembang harus ikut merasakan bogem mentah dari polisi, dan 2 mahasiswa meninggal dunia di Makasar.
“Ini jelas merupakan cara cara ORBA yang sedang dipraktekan rejim Jokowi-JK dimana dalam menghadapi unjuk rasa rakyat selalu dihadapkan dengan tindak kekerasaan,” tandasnya.
Pada kesempatan sama, Rengais Sekar Sari dari Kanita IISIP juga mengecam tindak kekerasan yang dilakukan kepolisian dalam menghadapi unjuk rasa yang dilakukan oleh kaum perempuan.
“Di saat Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan masih diperingati, kepolisian malah mempertontonkan kekerasannya terhadap kaum perempuan. Di mana unjuk rasa yang dilakukan oleh ibu-ibu petani di Rembang dihadapi dengan pemukulan, dan penganiyaan,” ujarnya.
Wanita yang akrab disapa Sari ini mengingatkan, seharusnya rejim Jokowi-JK tidak memandang rakyat yang berunjuk rasa sebagai musuh pemerintah, apalagi hak mengepresikan pendapat telah dijamin dalam UUD45 dan juga dalam UU Menyampaikan Pendapat. Baik Formasi maupun Kanita menilai rejim Jokowi-JK lebih melindungi kepentingan kapital globalnya ketimbang menghargai hak demokrasi rakyat dalam melakukan unjuk rasa. Sikap pemerintah Jokowi-JK ini mempertegas fakta akan bangkitnya rejim yang jauh dari harapan rakyat serta mengkhianati suara rakyat pada pemilu 2014.
Formasi dan Kanita IISP menuntut Jokowi-JK mengusut tuntas semua kasus represif aparat terhadap rakyat. Mereka juga menuntut Jokowi-JK jangan cuci tangan tapi harus bertangung jawab atas tindakan Represif aparat terhadap rakyat.
Artikel ini ditulis oleh:
