Jakarta, Aktual.com – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Al Washliyah menggeruduk gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Senin (6/3).
Mereka datang untuk menagih janji penuntasan kasus reklamasi Pantai Utara Jakarta dan penyelidikan pengadaan tanah milik RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut HIMMAH, KPK seolah menjadi lembaga yang tidak produktif ketika menangani kasus yang berhubungan dengan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
“Tapi ketika Ahok sang pendusta agama tersandung kasus korupsi, pembelian RS Sumber Waras yang sudah ditemukan kerugian negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi KPK terus berusaha dan tidak memproses,” kata anggota HIMMAH Ginanda Siregar saat berorasi di depan gedung KPK.
Sikap serupa KPK saat menangani kasus reklamasi Pantura Jakarta. Padahal, dalam kasus tersebut ada peranan Ahok yakni terkait tambahan kontribusi pengembang yang tidak masuk dalam APBD Pemprov DKI.
“Ahok juga terjerat kasus reklamasi Teluk Jakarta, yang mana sampai saat ini KPK tidak menyelidiki dan memproses Ahok.”
Wajar kemudian jika HIMMAH mempertanyakan kelanjutan kasus reklamasi Pantura Jakarta dan pengadaan RS Sumber Waras. Pasalnya, sejak kasus itu muncul, pimpinan KPK, misalnya Laode M Syarif dan Agus Rahardjo berjanji akan menuntaskan kasus tersebut hingga ke akar.
Misalnya pernyataan Syarif akan kasus reklamasi. Sejak perkara yang membelit Ariesman widjaja selaku Presiden Agung Podomoro Land terungkap, Syarif sudah memberi predikat bahwa kasus reklamasi ini adalah ‘grand corruption’.
Beda halnya dengan penyelidikan RS Sumber Waras, Ketua KPK Agus Rahardjo pernah menyebut akan mengadakan pertemuan dengan BPK, untuk mendapatkan data-data terbaru tentang skandal pengadaan itu. Namun, hingga kini pertemuannya belum terealisasi. [M Zhacky Kusumo]
Artikel ini ditulis oleh:
Wisnu
