Jakarta, Aktual.co — Mahkamah Agung Libya memutuskan parlemen yang diakui internasional inkonstitusional. Putusan tersebut diperkirakan akan menimbulkan kekacauan lebih jauh di negara Afrika utara itu.
Keputusan itu, yang ditolak oleh parlemen itu datang sehari setelah para pria bersenjata menyerbu ladang minyak terbesar dan menghentikan produksi di fasilitas di daeah selatan negara itu.
Libya berada dalam kekacauan karena dua pemerintah dan dua parlemen berusaha menguasai cadangan-cadangan energi yang besar tiga tahun setelah penggulingan penguasa Muamar Gaddafi. Belasan kelompok bersenjata juga ikut memperparah konflik itu.
Negara-negara Barat dan tetangga-tetangganya khawatir negara anggota OPEC (Organisasi Negara Pengekspor Minyak) itu sedang menuju pada perang saudara total, dengan bekas pemberontak yang membantu menggulingkan Gaddafi kini menggunakan senjata-senjata untuk menguasai negara mereka sendiri.
Libya terbelah dua, bagian barat dikuasai para petempur yang menyebut diri mereka ‘Operation Dawn”, yang menguasai ibu kota Tripoli Agustus, dan satu negara pinggir di timur di mana pemerintah dan parlemen yang diakui internasional kini bermarkas.
Dalam satu keputusan yang disiarkan televisi yang mungkin memperparah perpecahan ini dan menghambat usaha-usaha penengahan PBB, Mahkamah Agung membatalkan pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat itu, yang pindah ke kota Tobruk, Libya timur.
Mahkamah itu mengatakan komite yang mempersiapkan undang-undang pemilu melanggar ketentuan-ketentuan konstitusi Libya.
Pemilu Juni menghasilkan satu dewan beranggotakan kelompok liberal dan federalis, yang membuat jengkel kelompok Islam pada Operasi Fajar, yang menguasai Tripoli dua bulan kemudian.
Mahkamah Agung bermarkas di Tripoli, di mana Operation Dwn menghidupkan kembali parlemen sebelumnya, Kongrs Umum Nasinal (GNC) , di mana kelompok Islam lebih kuat.
Para petempur, yang berasal terutama dari kota Misrata, Libya barat, menguasai lembaga-lembaga negara itu.
Ratusan orang terlihat merayakan keputusan Mahkamah Agung itu di Tripoli dan ketua GNC Nouri Abusahmain mengatakan itu memberikan satu peluang bagi dialog nasional untuk mengakhiri krisis Libya.
“Kami Kongres Umum Nasional menyerukan dialog,” katanya dalam satu pidato di televisi. “Satu dialog akan membantu rekonsiliasi nasional, stabilitas dan pembangunan.” Menanggapi keputusan itu, DPR di Tobruk menyatakan pihaknya tidak mengakui pengadilan itu.
“Keputusan itu dibuat di bawah ancaman senjata,” kata ketua parlemen itu Farraj Hashem dalam satu jumpa wartawan.
Tidak ada segera tanggapan dari negara-negara Barat dan Arab yang hanya mengakui parlemen yang bermarkas di Tobrok dan secara resmi memboikot perdana menteri saingannya Omar al-Hassi,yang dilantik para penguasa Tripoli.
PBB dalam satu pernyataan mengatan pihaknya sedang mempelajari keputusan itu, dan menambahkan “semua pihak perlu segera melakukan konsensus mengenai pengaturan-pengaturan politik”.
Keputusan itu datang setelah para pria bersenjata menyerang ladang minyak El Sharara Selasa dan Rabu, menutup fasilitas produksi terbesar negara itu dalam satu pukulan pada usaha-usaha pemerintah untuk menghindari industri minyak itu terhindar dari kekacauan yang luas.
Penutupan fasilitas minyak itu akan menurunkan produksi minyak Libya, terakhir dilaporkan sekitar 800.000 barel per hari, dengan setidaknya 200.000 barel per hari, memperburuk krisis anggaran karena pendapatan minyak berada dibawah target akibat pemogokan yang berulag-ulang di negara itu.
Lebih dari 230 orang tewas sejak militer memulai serangan di kota Benghazi, Libya timur tiga peka lalu.

()