Selain itu prosedur untuk memanggil dan memeriksa anggota DPR pada Pasal 245 UU MD3, menurut pemohon bertentangan dengan prinsip independensi peradilan.
Diberlakukan pasal-pasal ini, menurut para pemohon berpotensi mengancam kebebasan berekspresi dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan di muka hukum yang dijamin UUD 1945.
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
