Beranda Aktual Mahkamah Konstitusi Melegalkan Politik Dinasti Aktual Mahkamah Konstitusi Melegalkan Politik Dinasti 9 Juli 2015, 17:28 Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI A Reza Patria (tengah), dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legeslasi DPR dengen tema " MK Melegalkan Politik Dinasti" di Presroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria menegaskan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali melanggengkan dinasti politik. Padahal, dalam revisi UU Pilkada dengan membuang politik dinasti tersebut karena faktanya di daerah-daerah dalam 10 tahun terakhir ini tumbuh dan berkembang-biaknya raja-raja kecil, yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannnya untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah. 1 dari 4 Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI A Reza Patria (tengah), dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legeslasi DPR dengen tema " MK Melegalkan Politik Dinasti" di Presroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria menegaskan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali melanggengkan dinasti politik. Padahal, dalam revisi UU Pilkada dengan membuang politik dinasti tersebut karena faktanya di daerah-daerah dalam 10 tahun terakhir ini tumbuh dan berkembang-biaknya raja-raja kecil, yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannnya untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI A Reza Patria (tengah), dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legeslasi DPR dengen tema " MK Melegalkan Politik Dinasti" di Presroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria menegaskan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali melanggengkan dinasti politik. Padahal, dalam revisi UU Pilkada dengan membuang politik dinasti tersebut karena faktanya di daerah-daerah dalam 10 tahun terakhir ini tumbuh dan berkembang-biaknya raja-raja kecil, yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannnya untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI A Reza Patria (tengah), dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legeslasi DPR dengen tema " MK Melegalkan Politik Dinasti" di Presroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria menegaskan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali melanggengkan dinasti politik. Padahal, dalam revisi UU Pilkada dengan membuang politik dinasti tersebut karena faktanya di daerah-daerah dalam 10 tahun terakhir ini tumbuh dan berkembang-biaknya raja-raja kecil, yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannnya untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah. Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Djohermansyah Djohan (kiri) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI A Reza Patria (tengah), dan Pakar Hukum Tata Negara Margarito Kamis (kanan) menjadi pembicara dalam Forum Legeslasi DPR dengen tema " MK Melegalkan Politik Dinasti" di Presroom DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2015). Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Reza Patria menegaskan kekecewaannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kembali melanggengkan dinasti politik. Padahal, dalam revisi UU Pilkada dengan membuang politik dinasti tersebut karena faktanya di daerah-daerah dalam 10 tahun terakhir ini tumbuh dan berkembang-biaknya raja-raja kecil, yang cenderung menyalahgunakan kekuasaannnya untuk melanggengkan kekuasaannya di daerah. Artikel ini ditulis oleh: ARTIKEL TERKAITDARI PENULIS Aktual Gunung Semeru Dua Kali Erupsi Pada Sabtu Pagi Aktual KPU Targetkan Partisipasi Pemilih Pilkada 2024 Sekitar 82 Persen Flash Photos Generali Indonesia Tingkatkan Layanan, Bisnis Employee Benefit Kian Melaju Flash Photos Investasi Kaya, Solusi Mudah untuk Handsfree Investing Flash Photos Bebas-Siti Target Raih Suara 50 Persen Lebih di Pilkada Polman Flash Photos Komisi III DPR RI, Fit And Proper Test Calon Ketua KPK Masuk Selamat Datang! Masuk ke akun Anda nama pengguna kata sandi Anda Lupa kata sandi Anda? mendapatkan bantuan Disclaimer Pemulihan password Memulihkan kata sandi anda email Anda Sebuah kata sandi akan dikirimkan ke email Anda. CONNECT WITH US233,018FansSuka11,767PengikutMengikuti813PengikutMengikuti78,600PelangganBerlanggananBerita Lain Prabowo Naikkan Rp2 Juta Untuk Guru Non-ASN dan 1 Gaji Pokok... 26 November 2024, 17:39 Mensos: Presiden Sampaikan Nama Pahlawan Nasional dalam Waktu Dekat 26 November 2024, 15:54 Rupiah Turun Di Tengah Data PMI AS Yang Solid 26 November 2024, 16:12 GP Ansor Sampaikan Enam Poin Pernyataan Sikap Terkait Pilkada 2024 26 November 2024, 21:06 BPK: Pendanaan untuk Aksi Iklim Harus Dapat Diukur dan Dilacak 26 November 2024, 11:52