Kupang, Aktual.com — Calon ketua umum Partai Golkar Mahyudin menolak praktik politik uang dalam musyawarah nasional luar biasa Partai Golkar, yang akan dilaksanakan pada pertengahan April 2016.
“Saya menolak dengan tegas praktik-praktik politik kotor menggunakan uang untuk membeli suara dalam Munaslub Partai Golkar, karena tidak mengedukasi kader dan peserta Munaslub untuk memulai mencegah korupsi dari Partai Politik,” kata Mahyudin kepada wartawan di Kupang, Sabtu (27/2) malam.
Terlebih, kata aMahyudin yang juga Wakil Ketua MPR RI ini, isu yang berkembang bahwa fungsionaris Partai Golkar Nurdin Halid bilang ada kandidat ketua umum yang mulai main uang.
“Si kandidat memberikan 10.000 dolar Singapura kepada pemilik suara (satu DPD), sulit dibuktikan, sehinga tidak perlu dikembangkan.”
Tetapi apabila isu itu benar, maka secara terbuka dia menolak politik uang sebagai menebarkan racun ke hampir semua sendi demokrasi. Termasuk memasung para kandidat akibat utang politik dan membutakan nurani rakyat dengan serangan fajar.
“Seperti juga yang telah ditunjukkan sejarah, tidak ada kekuatan yang dapat menandingi kekuatan rakyat. Karena itu, politik uang bisa takluk jika rakyat juga berpartisipasi nyata dengan sumbangan dana.”
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar hasil Munas Jakarta Agung Laksono mengusulkan agar KPK mengawasi pelaksanaan Munaslub. Usulan ini disampaikan agar Munaslub dapat menghasilkan Ketua Golkar yang bersih.
KPK dapat menjadi pengawas nantinya. Jadi kalau ada calon ketum yang macam-macam bisa langsung digugurkan.
Artikel ini ditulis oleh:
Reporter: Antara
Editor: Wisnu
