Jakarta, Aktual.com – Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, mengusulkan agar kembali ke sistem keterwakilan daripada sistem langsung sekarang ini yang sangat mahal dan hanya sosok yang memiliki akses finansial berlebih atau memiliki donatur pengusaha kaya luar biasa yang bisa memenangi kontestasi.
“Menurut saya, demokrasi kita harus dikembalikan lagi kepada demokrasi keterwakilan, sehingga akan membuat biaya demokrasi Indonesia tidak mahal dan membuka kesempatan kepada rakyat yang memiliki kualitas tapi minim finansial untuk maju dipilih,” kata Wakil Ketua MPR RI Mahyudin, dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Selasa (28/8).
Pernyataan Mahyudin tersebut disampaikan usai acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, dengan peserta ratusan guru-guru se-Kota Batu, di Kota Batu, Jawa Timur.
Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan situasi tersebut memaksa banyak individu yang memiliki kualitas, namun minim akses finansial, akan berpikir seribu kali untuk maju dipilih. Hal tersebut menimbulkan monopoli demokrasi yang sangat pincang.
Menurut Mahyudin, jika keadaan tersebut dibiarkan akan semakin tidak jelas arah bangsa ini dan akan berdampak pada perilaku rakyat secara keseluruhan.
“Demokrasi yang ditempuh dengan jalan sangat mahal tersebut sangat berpotensi besar rentan, bahkan sudah terlihat nyata (dengan terkena OTT banyak kepala daerah sampai anggota legislatif) melakukan tindakan korupsi,” katanya lagi.
Lebih lanjut Mahyudin menjelaskan, jika pemilihan seperti kepala daerah dilakukan dengan asas keterwakilan oleh DPRD, selain biaya akan lebih murah, pengawasan juga akan lebih mudah karena hanya mengawasi anggota DPRD saja.
“Jika taraf kesejahteraan Indonesia sudah sangat baik, money politics tidak laku lagi dalam kancah demokrasi, maka sistem satu suara satu orang bisa diberlakukan. Selama itu belum terwujud, maka demokrasi mahal yang mengandalkan money politics akan semakin merusak rakyat,” katanya lagi.
Ant.
Artikel ini ditulis oleh:
