Jakarta, Aktual.com — Sekjen Jaringan gerakan Pro-Demokrasi (ProDem) Satyo (Komeng) Purwanto menilai kehadiran Johan Budi di Istana Negara justru merusak kredibilitas Presiden Joko Widodo. Bukan hanya itu, eks juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu juga merusak soliditas antar menteri di Kabinet Kerja.
Padahal, masuknya Johan semula diharapkan bisa membawa keteduhan dan meningkatkan kredibilitas Presiden Jokowi. Yang ada, kehadiran Johan justru dinilai memainkan agenda politik tersendiri dari luar Istana.
Komeng mencatat setidaknya ada tiga fakta kuat dan akurat betapa Johan Budi masuk ke Istana untuk memainkan agenda politik dari luar yang secara prinsip bertentangan dengan garis politik Presiden Joko Widodo.
“Pertama, pada 23 Februari, Johan Budi tanpa izin Presiden membantah pernyataan Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli yang menyatakan pemerintah (sudah) setuju kilang pengolahan gas Blok Masela dilakukan di darat (onshore),” ungkap Komeng kepada wartawan, Selasa (29/3).
“Pernyataan ini bisa dipastikan atas pesanan Menteri ESDM Sudirman Said yang bersama Kuntoro Mangkusubroto, koleganya yang sejak awal memang menjanjikan kepada Inpex/Shell Blok Masela dikelola di laut (offshore),” lanjutnya.
Aktivis 98 ini meyakini, Rizal Ramli sudah mendiskusikan dengan Presiden Jokowi sebelum menyatakan pendapatnya soal Blok Masela apa manfaat dan mudharatnya kilang dibangun di darat dan di laut.
Kesalahan kedua, kata Komeng, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi itu menyatakan bahwa Presiden marah atas kegaduhan di kalangan anggota kabinet. Meskipun dia bilang Presiden marah ‘quote and quote’ tapi media cetak tidak ada yang menulis ‘Presiden marah dalam tanda petik’.
“Apalagi keesokan harinya Kantor Berita Antara mengutip pernyataan Jokowi yang mengaku tidak marah dan tetap senyum-senyum karena memaknai perbedaan sebagai bagian dari dinamika pengambilan keputusan, dan bukan kegaduhan,” ucapnya.
Kesalahan ketiga, disebutnya sebagai kesalahan yang paling fatal. Yakni ketika Johan Budi atas nama Presiden bersepakat dengan Wapres Jusuf Kalla menyalahkan Rizal Ramli mengubah nama institusinya dengan ‘Sumber daya’ karena tidak sesuai dengan Perpres soal Kemenko Maritim. Sehingga dikesankan Rizal Ramli haus kekuasaan dan ingin menarik kementeriaan ESDM dalam koodinasinya.
Padahal, Rizal Ramli justru hanya mengubah kop surat agar sesuai dengan Perpres No 10/2015. Bukan mau menambah-nambahi kewenangan, karena dalam Perpres tentang Kemenko Bidang Kemaritiman itu Kementeriaan ESDM sudah diatur berada di bawah koordinasi Menko Maritim dan hal ini sudah dibicarakan dengan Presiden.
Atas tiga kesalahan fatal itulah bukti bahwa Johan Budi sedang memainkan agenda politik terselubung dari luar Istana.
“Publik sering mengira dia itu juru bicara presiden, maka menurut saya, agar Istana tidak dikotori oleh permainan politik kepentingan di luar politik Nawacita Presiden Jokowi, maka Johan Budi harus di-grounded. Karena memang bahaya,” demikian Komeng.
Artikel ini ditulis oleh:
