Jakarta, Aktual.com – Ketua Presidium Gerak Indonesia, Panel Barus, menilai langkah atau keputusan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk maju sebagai Calon Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 melalui jalur partai politik sebagai keputusan orang yang tidak konsisten.
“Ahok yang sempat mengabaikan peran partai politik sebagai saluran politik yang sah dan diatur dalam undang-undang telah menjilat ludahnya sendiri,” kata dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (29/7).
“Kita masih ingat, ketika belum ada satu partai politik pun yang mendukungnya sebagai Gubernur di periode mendatang, ia bersama salah satu mesin politiknya, yaitu Teman Ahok melakukan gerakan pengumpulan KTP dukungan untuk maju sebagai calon independen,” sambung Panel Barus.
Apa yang dilakukan Ahok, lanjut dia, secara langsung menunjukkan wajah sejati Ahok kepada rakyat DKI Jakarta dan Indonesia. Bahwa Ahok tak lebih dari seorang oportunis politik yang ingin melanggengkan kekuasaan bahkan penindasan terhadap rakyat miskin di DKI Jakarta.
Terkait hal itu pula, Gerak Indonesia sebagai salah satu organisasi relawan yang ingin mewujudkan Indonesia bermartabat menyampaikan 7 catatan. Pertama, Ahok dan Teman Ahok telah mengkhianati kepercayaan satu juta rakyat DKI Jakarta yang telah menyerahkan KTP dukungan.
Kedua, Teman Ahok tidak berani bersikap kritis atas keputusan Ahok mengambil jalur partai politik. Ketiga, sikap tersebut membuktikan Teman Ahok bukanlah relawan tetapi tak lebih sebagai mesin politik yang dipekerjakan dan mendapatkan bayaran untuk mengumpulkan KTP dukungan sekaligus simpati dari rakyat DKI Jakarta bagi Ahok.
“Keempat, Ahok terbukti melakukan oportunisme politik dan telah merekayasa berbagai jalan untuk tetap berkuasa di DKI Jakarta,” tutur Panel Barus.
Kelima, Ahok tidak konsisten pada ucapan dan perbuatannya. Setelah satu juta KTP dukungan bagi Ahok/Heru didapatkan, ia malah berbalik memunggungi kepercayaan satu juta rakyat DKI Jakarta yang telah meragukan kredibilitas sejumlah partai politik.
Keenam, Ahok dan Teman Ahok harus bertanggung jawab secara moral dan politik kepada satu juta rakyat DKI Jakarta yang telah menyerahkan KTP mereka. Dan, terakhir Gerak Indonesia menyatakan bahwa rakyat Jakarta membutuhkan pemimpin baru yang telah terbukti kemampuannya dan melekat pada rakyatnya yakni Tri Rismaharini.
“Jika seorang pemimpin tak percaya pada dukungan rakyatnya, maka ia tak lagi pantas mengaku sebagai pemimpin bagi rakyatnya,” demikian Panel Barus.
Laporan: Soemitro
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby