Jakarta, Aktual.com – Pernyataan istana negara mengenai ketidak tahuan Presiden soal kebijakan kenaikan biaya STNK dan BPKB menuai polemik. Ketidak tahuan Presiden mengenai kebijakan yang telah diambilnya, menandakan bahwa manajemen administrasi di dalam pemerintahan tidak sinkron.
Menurut Juru Bicara Kepresidenan era Gus Dur, Adhie Massardi semestinya Presiden mengetahui segala hal mengenai kebijakan yang diputuskan itu. Terlebih, sudah dibicarakan dalam sidang atau rapat kabinet.
“Nah ini kan menandakan bahwa administrasi manajemen pemerintahan sekarang boleh dibilang agak bermasalah,” ujar Adhie ketika dihubungi, Sabtu (7/1).
Masalah manajemen ini, lanjut Adhie, terindikasi kuat karena tidak adanya lembaga yang mengetahui usulan mengenai naiknya tarif adninistrasi STNK. Beberapa lembaga yang terkait dengan naiknya tarif STNK seperti Kepolisian dan Kemenkeu saling ‘lempar bola’.
“Faktanya presiden mengkritik tidak tahu menahu dan menteri keuangan juga merasa tidak punya usulan itu. Di kepolisian yang juga mengurus itu, kapolri juga tidak tahu. Nah terus siapa yang mengambil kebijakan itu.”
Padahal menurut Adhie, hal demikian seharusnya tidak terjadi karena sudah dibahas dalam sidang kabinet. Menurut Adhie, sidang kabinet dapat menjadi media komunikasi lintas lembaga yang ada di pemerintahan.
“Misalnya di kepolisian, kapolri itu kan juga ikut kabinet. Kalau itu gagasan dari menteri keuangan, tambahan APBN misalnya, itu ada di sidang kabinet.”
Laporan: Teuku Wildan
Artikel ini ditulis oleh:
Teuku Wildan
Wisnu
