Petugas teller melayani transaksi keuangan nasabah di Kantor Cabang Pembantu (KCP) Bank Mandiri Jakarta Juanda, Jumat (8/7). Untuk meningkatkan pelayanan selama masa libur Idul Fitri 1437 Hijriyah, Bank Mandiri membuka layanan di sekitar 257 kantor cabang di seluruh Indonesia secara bergantian hingga 9 Juli untuk melayani pembayaran setoran bahan bakar minyak ke Pertamina oleh SPBU dan melayani transaksi perbankan terbatas seperti pemindahbukuan dan penyetoran tunai. ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf/ama/16.

Jakarta, Aktual.com – Perseroan Terbatas Bank Mandiri akan menjual aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia dengan nilai pasarnya mencapai Rp80 miliar.

Aset tersebut akan dijual karena dalam posisi tidak termanfaatkan. Aset-aset tersebut tersebar di 13 titik di beberapa provinsi, di antaranya Jakarta dan Papua.

“Nanti uang hasil penjualan untuk investasi membangun rumah dinas bagi karyawan yang ada di daerah,” ujar Direktur Operasional Bank Mandiri Ogi Prastomiyono, di Mataram, ditulis Sabtu (10/3).

Perusahaannya, kata dia, akan mengoptimalkan seluruh aset tanah dan bangunan yang dimiliki. Pasalnya, banyak aset yang belum dioptimalkan sejak berdirinya Bank Mandiri pada 1999.

Bank Mandiri merupakan penggabungan dari empat bank milik Pemerintah Indonesia, yakni Bank Bumi Daya (BBD), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Ekspor Impor Indonesia (Bank Exim), dan Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo).

Menurut Ogi, lokasi aset dari empat bank yang sudah digabung tersebut berdekatan, sehingga di satu daerah ada yang melebihi dari kebutuhan. Pada satu sisi, ada kota-kota baru di Indonesia, namun Bank Mandiri belum memiliki aset di sana.

“Ada kota-kota baru yang tumbuh sebagai dampak dari desentralisasi pemerintahan. Nah Mandiri belum punya aset di kota baru tersebut, sehingga perlu membeli dari dana penjualan aset yang belum optimal di daerah lain,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ogi menambahkan hasil penjualan aset akan diarahkan untuk memperbanyak rumah dinas bagi karyawan yang memegang jabatan strategis di daerah, seperti kepala kantor cabang dan manager.

Selama ini, para karyawan di daerah lebih banyak menyewa perumahan dengan dana dari perusahaan. Bahkan, ada pegawai yang tidak mau menempati rumah dinas yang sudah ada karena ukurannya yang relatif besar dan lahannya yang cukup luas sehingga membebani biaya renovasi dan pemeliharaan.

Oleh sebab itu, kata dia, dengan memperbanyak pembangunan rumah dinas dengan standar perusahaan, diharapkan bisa menekan biaya pengeluaran untuk sewa rumah dinas bagi karyawan di daerah. Pasalnya, sebesar 85 persen rumah dinas yang ditempati karyawan statusnya masih sewa.

“Kalau biaya membangun perumahan untuk karyawan dibagi dalam waktu 20 tahun, ternyata jatuhnya lebih kecil dibandingkan sewa. Jadi akan lebih hemat dan karyawan lebih senang tinggal,” katanya.

Peresmian 14 unit rumah dinas yang mampu menampung 33 karyawan di Griya Mandiri Lombok Langko tersebut dihadiri oleh Kepala Operasional Bank Mandiri Regional III Bali-Nusa Tenggara Harsono Rudi. Hadir juga Kepala Perwakilan Bank Indonesia NTB Achris Sarwani, dan Kepala Bagian Pengawasan OJK NTB Hj Aprillah HS.

Artikel ini ditulis oleh:

Antara
Eka