Manipulasi Dana, Kinerja Eks Fasilitator PNPM Diragukan

Jakarta, Aktual.com — Kinerja Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dinilai mengutamakan proyek ketimbang pemberdayaan masyrakat. Oleh sebab itu, PNPM dinilai tidak memberi manfaat bagi masyarakat desa khususnya kaum perempuan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Pelaksana Harian Institute Kapal Perempuan Budhis Utami‎, ketika dihubungi, Kamis (31/3).

Ia mengatakan, dijumpai fakta jika beberapa dana anggaran PNPM juga kerap diselewengkan. Salah satunya dana Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Bahkan sambung dia, di beberapa daerah kasus penyelewengan itu sudah masuk pengadilan bahkan sudah dipidana.

“SPP sendiri sebagai aspek kemanfaatan bagi perempuan, tapi kami tidak melihat kemanfaatan itu bagi perempuan desa. SPP dari PNPM itu tidak berjalan, karena dana yang seharusnya yang disetorkan itu tidak disampaika‎n,” ujar dia.‎

Selain itu menurut dia, dari beberapa temuan dilapangan serta hasil laporan kerja PNPM soal ‎Program Keluarga Harapan (PKH), semuanya sama. Dari semua desa, laporan tersebut tidak ada perbedaan dari titik hingga koma.

“Laporan Program Keluarga Harapan, saya ambil sample itu semua sama, dari 20 itu hanya satu yang berbeda laporannya,” kata dia.

Oleh karena itu, ia pun tidak setuju kalau eks fasilitator PNPM secara otomatis jadi pendamping desa tanpa melalui proses seleksi. Sebab, pendamping desa harus memiliki dedikasi tinggi bagi pemberdayaan masyarakat desa.

‎”Jadi tidak serta merta menjadi fasilitator, tunggu dulu. ‎Orang bekerja dimanapun harus dievaluasi, kalau ada yang bagus diteruskan, kalau ada yang buruk jangan diteruskan,” kata dia.

Ia menambahkan, perlu adanya seleksi cukup ketat dan transparan berdasarkan Undang-Undang Desa.

Diketahui, eks fasilitator PNPM yang tergabung dalam Ikatan Pelaku Pemberdayaan Masyarakat Indonesia (IPPMI) menggelar aksi ‎di depan Istana Negara dan DPR, Rabu (23/3/2016). Mereka menuntut agar secara otomatis menjadi pendamping desa tanpa melalui prosedur yang berlaku.

Beberapa perwakilan eks fasilitator PNPM itu ‎mendapat karpet merah dari pihak Istana. Mereka diterima oleh Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang juga sebagai politikus PDI Perjuangan (PDIP). Hal yang sama juga terjadi di DPR, eks fasilitator PNPM itu diterima oleh politikus PDIP Diah Pitaloka.

Artikel ini ditulis oleh:

Nebby