Pasukan TNI AL melakukan atraksi saat sertijab di Lapangan Apel Bhumi Marinir Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (16/3). Mayjen TNI Bambang Suswantono resmi menjabat Komandan Korps Marinir, Lulusan akademi Angkatan Laut tahun 1987 itu menggantikan Mayjen TNI Trusono. AKTUAL/Tino Oktaviano

Jakarta, Aktual.com – Mantan Panglima TNI, Jendral (Purn) Moeldoko mendukung draft Rancangan Undang-undang (RUU) Terorisme yang merencanakan keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme di Indonesia. Ia mengaku bingung dengan pihak-pihak yang menentang rencana tersebut.

Dalam rancangan undang-undang terorisme saat ini, aparat TNI turut dilibatkan dan akan bersinambung dengan kepolisian serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Apa salahhnya TNI dikerahkan di sana, yang penting bagi negara itu bagaimana stabilitas itu dibangun dengan baik. Terlebih kalau bisa mendatangkan investasi dari luar,” tegas Moeldoko usai menghadiri diskusi publik di Jakarta, Sabut (29/7).

Menurutnya, rencana keterlibatan TNI dalam penanganan terorisme yang terdapat dalam RUU Terorisme sudah sangat baik dan perlu didukung.

Pasalnya, tindak terorisme saat ini cenderung meningkat, sehingga diperlukan adanya kerja sama lintas lembaga penegak hukum.

“Kalau saya lihat ini (tindak terorisme) semakin meningkat, baik kualitasnya maupun kuantitas. Oleh karenanya seluruh instrumen negara harus dikerahkan, Polisi dan TNI,” terangnya.

Seperti diketahui, dalam draft RUU Terorisme, TNI nantinya akan bekerja sama dengan Polri dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) untuk menanggulangi terorisme di Indonesia.

Pembahasan RUU terorisme sendiri sampai saat ini telah merampungkan 80 DIM (Daftar Inventaris Masalah) dengan sisa tiga pasal yang belum dirampungkan. Pelibatan TNI menjadi satu dari tiga pasal yang belum rampung.

Teuku Wildan

Artikel ini ditulis oleh:

Teuku Wildan
Arbie Marwan