Jakarta, Aktual.com — Mantan pengacara Komjen Budi Gunawan, Razman Arif Nasution menyebut Kabareskrim Polri Komjen Budi Waseso saat ini tengah di kriminalisasi atas tuduhan membuat gaduh perekonomian nasional dalam upaya penegakan hukum.
Razman mengatakan hal tersebut lantaran pernah menangani sejumlah perkara di tiga lembaga penegak hukum seperti Polri, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.
“Sebagai warga negara dan praktisi hukum saya ingin sampaikan bahwa agar Pak Budi Waseso jangan dikirimnasilisasi. Agar Pak (Buwas) jangan diganggu karena dalam rangka penegakan hukum menunjukkan kinerja luar biasa,” kata Razman di Mabes Polri, Kamis (3/9).
Dia mengatakan, kinerja Budi Waseso sebagai penegak hukum sangat berprestasi. Buwas, lanjut dia, sangat berani dan tegas dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Terlebih, jika dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, kepolisian dibawah komando Buwas mampu membuktikan integritas institusi Polri itu sendiri.
Kendati demikian, saat disinggung apakah Kejakaaan yang di pimpin Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo dalam pengusutan kasus BPPN juga telah membuat kegaduhan, dia pun tak menampik.
“Iya gaduh, terus salah geledah lagi,” kata Razman.
Bahkan, dia juga sependapat dengan pernyataan Wakil Ketua DPR Fadli Zon yang menilai kabar pencopotan Budi Waseso sebagai Kabareskrim bermuatan politis, lantaran menggeledah ruangan Dirut Pelindo II Richard Joost Lino.
Berdasarkan keterangan Fadli Zon, sambung Razman, tindakan Kejaksaan menggeledah PT VSI, juga dapat dipandang menganggu ekonomi. “Saya setuju dengan stetmen dari (Fadli Zon-red). Kalau Buwas dicopot maka Prasetyo juga harus dicopot,” ujarnya.
Tetapi, menurut Razman, jika hal tersebut berdasarkan penilaian person to person antara kinerja Jaksa Agung dengan Buwas sebagai Kabareskrim. “Ingat tidak stetmen dulu pas awal jadi Kabareskrim dia mengatakan bahwa (Buwas) tidak akan menghianati institusinya. Artinya di tubuh polri itu ada penghianatnya yang sedang mencari jabatan,” kata Razman.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon menuturkan, penggeledahan oleh Kejaksaan Agung juga dapat dipandang mengganggu situasi ekonomi.
“Karena tindakan kejaksaan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor dan dunia usaha di Indonesia. Logikanya, HM Prasetyo juga harus diganti sebagai Jaksa Agung,” kata dia di Kompek Parlemen Senayan Jakarta.
Presiden, kata Fadli harus konsisten mengambil keputusan, apalagi untuk posisi-posisi penting. Jangan sampai motivasi kepentingan kelompok dan jangka pendek lebih dominan dalam reposisi seseorang pada suatu jabatan strategis. “Disini Presiden tidak konsisten. Hukum akhirnya bisa dijadikan alat politik dan alat kekuasaan,” katanya.
Artikel ini ditulis oleh:
Editor: Wisnu
