Jakarta, Aktual.com – Perancis perlu bersikap keras terhadap para militan dengan cara menciptakan sejumlah pengadilan khusus dan fasilitas penahanan untuk meningkatkan keamanan, mantan Presiden Nicolas Sarkozy mengatakan dalam sebuah wawancara di surat kabar Minggu Le Journal du Dimanche (JDD).
Ibu kota Perancis itu sekali lagi berada dalam keadaan siaga tinggi pada Minggu lalu setelah sebuah mobil dengan gas silinder ditemukan dekat katedral Notre Dame, dalam sebuah insiden yang dapat menjadi sebuah serangan terhadap sebuah stasiun kereta Perancis.
Keamanan menjadi sebuah pembicaraan kunci dalam pemilihan presiden 2017 mendatang, saat lebih dari 230 orang tewas dalam sejumlah serangan militan ekstremis di Perancis sejak Januari 2015.
Komentar dari Sarkozy itu diutarakan setelah Presiden Perancis Francois Hollande, yang merupakan seorang dari kubu Partai Sosialis, menyinggung lawan-lawannya pada minggu ini, mengatakan bahwa reaksi keras mereka terhadap sejumlah serangan militan yang ada menunjukkan sebuah keinginan untuk merusak tatanan sosial Perancis.
Sarkozy memberikan pendekatan yang lebih keras pada Minggu dengan cara mengajukan penempatan para warga Perancis, yang diduga memiliki keterkaitan dengan para militan, dalam sejumlah fasilitas penahanan.
“Setiap warga Perancis yang diduga terlibat dalam terorisme, dikarenakan mereka biasanya membuka sebuah situs ekstremis, atau perilakunya menunjukkan sejumlah pertanda radikalisasi atau karena mereka memiliki hubungan dekat dengan mereka yang teradikalisasi, demi pencegahan mereka harus ditempatkan dalam sebuah pusat penahanan,” Sarkozy mengatakan dalam wawancara itu.
Sarkozy, yang mengumumkan pencalonan dirinya pada bulan lalu untuk pemilihan presiden April 2017 mendatang, telah mengatakan bahwa tidak ada tempat untuk “basa-basi hukum” dalam aksi melawan terorisme.
Menurut Institut Opini Publik Perancis, Ifop, para pemilih tampak lebih mendukung mantan Perdana Menteri Alain juppe untuk memastikan keamanan, dengan Sarkozy menempati posisi kedua, Perdana Menteri Manuel Valls di urutan ketiga, dan Presiden Perancis saat ini, Hollande berada dalam posisi kedelapan.
Menteri Keadilan Perancis, Jean Jacques Urvoas mengatakan dalam sebuah wawancara lain dengan surat kabar Perancis pada Minggu, bahwa dia berencana untuk mengeluarkan proposal pada minggu depan untuk Valls agar menangani penjara yang terlalu penuh.
“Saya tidak menyarankan pembuatan sejumlah fasilitas untuk para teroris, tantangan sebenarnya adalah untuk bersiap membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman jangka pendek dan menengah,” Urvoas mengatakan.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
