Ilustrasi Korupsi

Pekanbaru, Aktual.com – Mantan Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim (Suska) Riau, Akhmad Mujahidin dan Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pangkalan Data, Beni Sukma Negara ditetapkan jadi tersangka korupsi pengadaan internet kampus.

Kasi Pidsus Kejari Pekanbaru, Agung Irawan menjelaskan keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena bersama-sama di kasus tersebut saat Mujahidin menjabat.

Agung mengungkapkan setelah ditetapkan menjadi tersangka Beni harus diobservasi ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan karena diduga mengalami stres. Sehingga tim dari penyidik meminta dirinya segera ditangani dan diperiksa intensif di rumah sakit jiwa tersebut.

“Untuk tersangka BSN kita observasi ke RSJ Tampan. Hari ini rencana hanya AM yang proses Tahap II, untuk BSN masih ditangani dan menyusul untuk Tahap II,” ungkap Agung, Jumat (21/10).

Dia menjelaskan Mujahidin menjadi tersangka atas dugaan korupsi pengadaan jaringan internet tahun 2020-2021.

Hal ini terungkap setelah jaksa melakukan pemeriksan secara maraton. Hasilnya, penyidik menemukan ada penyimpangan.

Dalam kasus ini dana yang dikucurkan dalam pengadaan internet di kampus UIN Suska Riau yakni Rp 3,6 miliar lebih. Dana itu bersumber dari APBN pada tahun 2020 sebesar Rp 2,9 miliar.

Selain itu ada juga dana dari APBN tahun 2021 sebesar Rp 734 juta lebih. Dana itu dikucurkan pemerintah pusat seluruhnya untuk internet di lingkungan kampus UIN Suska Riau di Pekanbaru.

Kasus ini sudah bergulir sejak Juli 2020 lalu dan telah memeriksa sejumlah saksi. Diantaranya 17 pegawai dan dosen UIN Suska Riau, lima pegawai BUMN, seorang karyawan perusahaan swasta dan saksi ahli.

Selain saksi-saksi di atas, penyidik turut minta keterangan mantan rektor periode 2018-2022 tersebut. Namun Mujahidin diberhentikan Kementerian Agama pada November 2020 lalu.

Penyidik juga menyita setidaknya 84 barang bukti mulai dari dokumen kontrak, perjanjian kerja hingga surat keputusan kerjasama antara UIN Suska Riau dengan PT Telekomunikasi Indonesia atau Telkom.

Selain itu, Mujahidin juga meminta diskon besar-besaran kepada PT Telkom. Sejumlah saksi dan saksi ahli menyebut seluruh kegiatan terjadi akibat intervensi Mujahidin.

Penyidik melihat ini sebagai pelanggaran kewenangannya sebagai rektor. Perbuatan tersangka dinilai melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf i UU Tipikor Juncto Pasal 21 UU Tipikor dan Pasal 5t ayat (1) KUHPidana.

(Nurman Abdul Rahman)