Jakarta, Aktual.co — Kalangan penggiat anti korupsi di tanah air khawatir jaksa agung yang baru, HM Prasetyo, tidak bisa menjalankan penegakan hukum karena latar belakangnya dari politisi.
“Kami sejak jauh-jauh hari meminta kalangan politisi tidak masuk menjadi jaksa agung,” kata Koordinator Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) Choky Ramadhan di Jakarta, Kamis (20/11).
Presiden Joko Widodo, Kamis siang melantik politisi Partai Nasdem yang juga mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM Pidum) HM Prasetyo menjadi jaksa agung yang baru menggantikan Basrief Arief yang telah berakhir masa kerjanya bersamaan dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.
Ia mempertanyakan janji Presiden Joko Widodo melalui visi dan misinya di KPU saat kampanye Pilpres bahwa akan memilih jaksa agung yang bersih, anti korupsi, dan komitmen pada penegakan hukum.
Sekarang yang menjadi pertanyaan, kata dia, bagaimana dengan rekam jejak HM Prasetyo selama ini.
Selepas sudah tidak menjabat sebagai JAM Pidum, bagaimana kompetensinya dari sisi strategi, visi dan misi, dan penegakan hukum.
“Selama ini, dimana dia (HM Prasetyo),” katanya.
Ia menduga pemilihan yang bersifat mendadak itu tidak terlepas adanya transaksional politik. Karena itu, dipertanyakan janji (Presiden Joko Widodo) untuk menyusun kabinet profesional.
Artikel ini ditulis oleh:
Nebby
