Untuk menghindari politik berbiaya tinggi, Mahyudin menyarankan negara seharusnya mengeluarkan biaya pembinaan kepada Parpol.
“Termasuk membiayai saksi-saksi saat Pemilu,” tutur alumni Universitas Lambung Mangkurat itu.
Bila negara ikut membiayai kampanye maka akan melahirkan politik biaya murah. Mahyudin mencontohkan di Australia ada dana pembinaan bagi Parpol di mana satu suara dihargai 2 dolar Australian. “Di Indonesia baru Rp150,” ungkapnya.
Bila ada Parpol mendapat 1.000.000 suara, ia baru mendapat Rp150 juta. “Uang sebanyak ini tak cukup untuk membiayai operasional Parpol”, paparnya.
Diakui di lapangan juga ada faktor nyata yang membuat biaya politik menjadi mahal. Pendidikan masyarakat mayoritas belum tinggi, masih banyak lulusan SD. Mahyudin mengatakan akan lain demokrasi di Indonesia bila pendidikan masyarakat mayoritas sarjana.
Selain tingkat pendidikan yang belum menggembirakan, faktor lain yakni ekonomi yang belum mapan juga membuat biaya politik menjadi mahal. “Ketika masyarakat miskin maka Pemilu menjadi tak efektif,” ujarnya.
Kondisi yang demikian akan melahirkan politik uang. “Money politic akan melahirkan pemimpin yang tak berintegritas,” kata Mahyudin.
Artikel ini ditulis oleh:
