Jakarta, Aktual.co — Penyelidikan terhadap kasus dugaan korupsi uninterruptible power supply (UPS) dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI Tahun Anggaran 2014, masih ditangani penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro, Kombes Pol Martinus Sitompul, membantah bahwa pengusutan perkara pengadaan UPS di sejumlah sekolah di Jakarta itu di ambil alih oleh Bareskrim Mabes Polri.
“Belum ada penyerahan. Masih ditangani penyidik Tindak Pidana Korupsi Polda Metro Jaya,” tegas Martin saat dikonfirmasi Aktual.co, Rabu (18/3).
Sebelumnya tersiar kabar, terkait pengungkapan kasus dugaan korupsi UPS dalam APBD Pemerintah Provinsi DKI Tahun Anggaran 2014, diambil alih Mabes Polri. Padahal, perkara tersebut saat ini tengah diusut oleh Polda Metro Jaya.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, bahwa pihak Mabes Polri sudah mengantongi sejumlah nama yang diduga terindikasi sebagai tersangka.
Kepala Bagian Penerangan Umum Div Humas Polri, Kombes Pol Rikwanto menuturkan, kasus pengadaan UPS tersebut masih ditangani penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro.
“Masih di Polda Metro,” ujar Rikwanto, saat dikonfirmasi.
Sekedar informasi, Kasus dugaan korupsi pengadaan UPS ini mencuat setelah Ahok ‘berteriak’ soal adanya dana siluman dalam APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2013 dan 2014. Salah satu yang disebut siluman, kata Ahok, adalah soal pengadaan UPS yang angkanya cukup fantastis, Rp 4,2 Miliar/unit.
Kepolisian dalam hal ini Polda Metro Jaya pun bergerak cepat untuk mendalami dugaan adanya skandal mark up dengan memeriksa saksi-saksi yang diduga terkait. Dalam waktu dekat, penyidik akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam kasus tersebut.
Terhadap saksi yang ditargetkan diperiksa oleh penyidik berjumlah kurang lebih 130 orang. Jumlah tersebut antara lain adalah kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang mendapat UPS, PPK, pemenang tender, Kepala Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat dan Pusat. Hingga, anggota DPRD DKI Jakarta, serta pihak-pihak lainnya
Artikel ini ditulis oleh:
Andy Abdul Hamid
