Jakarta, Aktual.com – Politisi PDIP Maruara Sirait mengklaim Presiden Joko Widodo merupakan kepala pemerintahan yang paling menjunjung tinggi demokrasi. Dimana warna demokrasi mewarnai pemerintahan ini.
Hal ini dikatakannya menanggapi pemerintahan Jokowi-JK yang memasuki tahun kedua.
“Coba saja lihat demo dimana-dimana bisa kok. Jokowi selalu bilang kalau bukan pemilihan langsung ya dia enggak bisa jadi walikota, gubernur dan presiden,” ujar Maruara di Diskusi Polemik “Kerja, Citra dan Drama” di Cikini, Jakarta, Sabtu (22/10).
Sedikit bercerita, pria yang akrab disapa Ara ini mengungkapkan, paska pemilu situasi politik menjadi keras karena adanya KMP-KIH. Bahkan, juga di DPR yang kesemua pimpinannya di ambil oleh parpol-parpol oposisi.
“Yang menang KMP bahkan AKD dikuasasi KMP. Tarik menarik di awal pemerintahan juga tinggi. Aroma pilpres masih terasa,” ungkap anggota Komisi XI DPR ini.
Tetapi, lanjutnya, setahun berikutnya keadaan tidak lagi sama. Lantaran, parpol oposisi tersebut satu persatu mulai menyatakan diri untuk bergabung ke pemerintahan.
“Dukungan Golkar, PPP, PAN yang tadinya di KMP lalu masuk ke pemerintahan. Ini realita. Semua jadi lancar, tes Polri lancar, bahas UU lancar,” kata Ara.
Meskipun akhirnya kabinet mengalami pembengkakan. “Kita harus akui kabinet ini besar, tadinya ramping jadi besar. Tapi realita seperti itu. Akomodasi politik harus digabungkan dengan SDM yang berkualitas dan berintegritas,” tuturnya.
Menurut Ara, segala pemerintahan pasti ada kelebihan dan ada kekurangan. Ia mengakui masih ada kesenjangan sosial yang harus diperbaiki, dan angka defisit yang tinggi. Namun, ia meyakini rasa kepuasan publik kepada presiden justru meningkat. Pasalnya, angka pengangguran dan kemiskinan semakin berkurang.
“Saya rasa akan terpilih lagi. Survei jauh sekali dengan Prabowo dan yang lainnya. Cek saja,” cetusnya.
Selain itu, yang paling kentara perbaikannya yakni di bidang Hukum. Dulu, kata Ara, hubungan KPK dan polisi tidak baik tetapi sekarang sangat baik juga bersinergi.
“Presiden berani melantik Tito itu terobosan. Saya yakin masalah HAM juga menjadi pertimbangan presiden,” tegasnya.
Ara menambahkan, dahulu banyak yang mengatakan bahwa Jokowi merupakan “Presiden Boneka yang Lemah”. Namun, kenyataan Jokowi malah bisa mengkontrol parlemen yang awalnya dinahkodai oposisi.
“Sekarang bagaimana? ada enggak yang bilang begitu. Malah bilang bagaimana sekarang kontrol di parlemen ? karena Jokowi terlalu kuat!” pungkasnya. (Nailin In Saroh)
Artikel ini ditulis oleh:
