Badung, aktual.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin berpartisipasi dalam acara penghargaan dan presentasi hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Reformasi Birokrasi (RB), dan Zona Integritas (ZI) Tahun 2023. Dalam kesempatan tersebut, Ma’ruf Amin mengajukan permintaan kepada instansi pemerintahan yang menerima penghargaan agar terus melakukan inovasi.
“Memasuki tahun 2024, kebijakan reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, telah berjalan di koridor yang tepat. Kita harapkan hal ini semakin mendekatkan kita pada cita-cita menuju birokrasi berkelas dunia,” kata Ma’ruf di Bali Nusa Dua Convention Center, Badung, Bali, Rabu (6/12).
Acara tersebut dihadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin mencatat bahwa sistem birokrasi saat ini telah mengalami sejumlah perubahan yang signifikan, dengan peningkatan kualitas birokrasi yang mencolok.
“Alhamdulillah, menjelang dua dekade penyelenggaraan reformasi birokrasi, kini sudah banyak perubahan yang berarti. Persentase Instansi Pemerintah yang mencapai Nilai Indeks RB dan Nilai Akuntabilitas Kinerja dengan kategori ‘Baik’ ke atas semakin meningkat,” kata Ma’ruf.
“Begitu pula dengan jumlah unit kerja percontohan yang mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di sektor-sektor strategis,” imbuhnya.
Ma’ruf Amin menyatakan bahwa kualitas birokrasi Indonesia juga mendapatkan penilaian positif dari lembaga internasional, salah satunya adalah Bank Dunia.
“Menjadi kebanggaan pula, bahwa peningkatan kualitas birokrasi kita mendapat penilaian positif dari lembaga internasional. Bank Dunia dalam rilis Worldwide Governance Indicators (WGI) menempatkan Indonesia di posisi ke-73 dari 214 negara,” tutur dia.
Ma’ruf Amin mencatat bahwa Indeks Efektivitas Pemerintahan Indonesia telah mengalami peningkatan dari 64,76 pada tahun 2022 menjadi 66,04 pada tahun 2023. Dia menekankan bahwa hal ini harus menjadi motivasi bagi semua lembaga untuk melakukan perbaikan.
“Sejumlah capaian tersebut hendaknya menjadi pendorong dan penyemangat bagi kita untuk terus berbenah. Berbagai kebijakan strategis reformasi birokrasi dan manajemen aparatur sipil negara harus dijalankan berkelanjutan, masif, dan serentak, tidak hanya di pusat, tetapi juga di daerah,” katanya.
Ma’ruf Amin memberikan ucapan selamat kepada instansi yang meraih apresiasi. Ia berharap penghargaan tersebut dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk terus melakukan inovasi dan perbaikan.
“Semoga prestasi ini semakin menjadi motivasi, baik bagi instansi bersangkutan maupun instansi lainnya, untuk terus melakukan terobosan dalam menggerakkan reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat,” ujarnya.
Artikel ini ditulis oleh:
Rizky Zulkarnain
