Jakarta, Aktual.com – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan program pupuk bersubsidi untuk petani perlu dikaji ulang, supaya pemberian subsidi tersebut tepat sasaran.
Dalam rapat terbatas secara virtual yang diselenggarakan di Jakarta, Jumat, Wapres meminta sejumlah menteri terkait untuk melakukan evaluasi terhadap tujuan program tersebut.
“Kita harus memikirkan kembali strategi kita dalam melakukan program subsidi pupuk ini. Apakah subsidi pupuk ini dimaksudkan untuk memberikan bantuan daya beli kepada petani miskin atau untuk meningkatkan produktivitas pangan strategis?” kata Ma’ruf Amin dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat(7/8).
Menurut Ma’ruf Amin, apabila tujuan program tersebut untuk membantu petani miskin, maka sebaiknya subsidinya diberikan langsung kepada petani. Namun, Ma’ruf menambahkan bahwa saat ini program bantuan sosial untuk masyarakat miskin sudah cukup besar diberikan oleh Pemerintah.
Sementara, lanjut Ma’ruf, jika tujuan program pupuk bersubsidi itu untuk meningkatkan produktivitas pertanian, maka subsidinya dapat diberikan kepada pemilik lahan.
“Barangkali ini saat yang tepat untuk kita mereformasi program pupuk bersubsidi ini. Pemerintah tidak antisubsidi, tetapi Pemerintah menginginkan subsidi itu tepat sasaran sesuai tujuannya,” tukasnya.
Wapres juga meminta kepada Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk menghitung kembali jumlah kebutuhan pupuk yang didasarkan pada luas panen. Ma’ruf menilai jumlah subsidi pupuk yang diberikan Pemerintah selama ini tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan.
“Peningkatan jumlah subsidi selama ini tidak sebanding dengan peningkatan produktivitas tanaman pangan. Bila kita lihat, maka rata-rata sawah hanya ditanami 1,4 kali,” kata Ma’ruf.
Merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS), Ma’ruf mengatakan luas panen saat ini menurun dari angka 11,38 juta hektar pada 2018 menjadi 10,68 juta hektar pada 2019. Angka tersebut diprediksi menurun lagi menjadi 10,48 juta hektar di 2019. Selain itu, data luas bahan baku sawah juga menurun dari 7,75 juta hektar pada 2013 menjadi 7,46 juta hektar pada 2019.
Hadir dalam rapat virtual tersebut Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mentan Syahrul Yasin Limpo, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil dan Kepala BPS Suhariyanto.(Antara)
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Warto'i
