Jakarta, Aktual.com — Direktur Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara mengatakan, reklamasi tak perlu dilanjutkan meskipun ada yang menilai hal itu akan menimbulkan kerugian karena proses reklamasi sudah berjalan.
“Bahwa ada kerugian di sana ya apa boleh buat, karena ini mereka lakukan juga dengan cara-cara yang busuk (suap),” katanya di Gedung Juang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (18/5).
Hal ini dibuktikan kata Marwan, dalam proses perumusan Peraturan Daerah untuk mengesahkan mega proyek reklamasi tersebut.
“Mereka memengaruhi pembuatan undang-undang. Dengan menyogok menyuap sana-sini. Buktinya Perda Tata Ruang dan ada lagi perda yang lebih detail lagi di Tata Ruang itu ada dua, ini kan mereka memengaruhi DPRD dengan cara menyuap,” jelas dia.
Lanjut Marwan, tidak adanya tindakan tegas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap proyek 17 pulau palsu telah menunjukan bahwa Jokowi mendukung proyek tersebut.
“Di satu sisi, pemerintah bilang lewat menteri-menteri itu lewat moratorium. Tapi di sisi lain, sebetulnya proyek masih berlanjut. Ada kemunafikan yang ditunjukan oleh presiden,” pungkas dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Arbie Marwan
