Jakarta, Aktual.co — Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan, penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintahan Jokowi-JK saat ini jauh lebih buruk dari langkah pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Menurt dia, langkah Jokowi sama sekali tidak transparan, tidak kredibel, tidak akuntabel dan tidak masuk akal.
“Di mana ada kredibilitas, akuntabilitas, kredibilitas dan logikanya kalau harga minyak dunia turun, kita justru menaikkan harga BBM? Jokowi tidak menjelaskan alasan menaikkan harga BBM yang bisa diterima dan hanya menaikkan saja harga BBM. Langkah ini lebih buruk dari langkah pemerintahan sebelumnya (SBY-Boediono),” kata Marzuki Alie kepada wartawan, di Jakarta, Selasa (18/11).
Bekas ketua DPR RI periode 2009-2014 itu mengatakan, pemerintahan sebelumnya paling tidak sebelum menaikkan harga BBM memiliki alasan yang jelas seperti penaikan harga minyak dunia untuk menaikkan harga BBM.
Pemerintahan sebelumnya, kata dia, juga menyiapkan terlebih dahulu jaring pengaman sosial untuk meminimalisir dampak dari penaikan harga BBM buat rakyat miskin.
“Menaikkan harga BBM tanpa mempersiapkan jaring pengaman sosial ini sangat berisiko. Rakyat yang miskin akan bertambah miskin. Rakyat yang miskin itu memang benar tidak menikmati BBM, karena jangankan punya kendaraan bermotor, makan saja susah. Mereka ini yang jadi korban karena dampak kenaikan harga BBM membuat harga-harga menjadi naik.”
Sementara program-program yang digembar-gemborkan Jokowi sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM, subtansinya tidak berbeda dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.
KIS, KIP dan KKS sudah ada di pemerintahan sebelumnya hanya saja oleh Jokowi diganti kemasannya. Jokowi harusnya menjalankan UU Fakir Miskin di mana dia harus membuat satu database tentang itu.
Artikel ini ditulis oleh:
