Jakarta, Aktual.com – Meski ada regulasi baru, permasalahan yang bakal muncul di Pilkada DKI 2017 diperkirakan tidak bakal jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Hampir tidak ada persoalan yang baru,” ujar pengamat politik, Jeirry Sumampow, dalam diskusi bertajuk ‘Menyongsong Pilkada JKT 2017’ di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (26/2).
Masalah yang muncul antara lain terkait sumber data pemilih. Menurut dia, masalah ini selalu muncul akibat pemutakhiran data dari lembaga terkait berjalan lamban.
“Kita pemutakhiran data jelang pilkada. Itu kan selalu punya problem kejar target. Apalagi data dari pemerintah,” jelas dia.
Masalah kedua, persoalan alokasi anggaran. Calon petahana sering menjadikan faktor pendanaan sebagai daya tawar kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). “Agar mengarah ke dia (calon petahana),” ujar dia.
Ketiga, permasalahan pencalonan dari partai yang tengah dilanda konflik internal. “Sangat menganggu pilkada. Bukan hanya penyelenggara, tapi juga masyarakat,” kata Jeirry.
Masalah selanjutnya, imbuh eks koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) ini, menyangkut regulasi.
Contohnya, pengesahan revisi UU Pilkada No. 8/2015 yang baru rampung Februari tahun lalu. “Padahal Desember tahapan sudah mulai.”
Masalah kelima, mengenai isu SARA. Kata Jeirry, masalah tersebut sudah mulai muncul kepermukaan, namun ironisnya penindakan terhadap pelaku tidak ada. “Ini memang repot karena tindakannya rumit,” ucap dia.
Karenanya, dia meminta masalah SARA harus diminimalisir, agar tidak mencuat.
Kemudian, persoalan partisipasi pemilih. Hal tersebut, katanya, dipengaruhi oleh peraturan, di mana kampanye diambil alih KPU dan pendanaan memakai APBD.
Terakhir, menurut dia, terkait persoalan politik uang dan media sosial. “Keberpihakan media massa juga perlu kita cermati,” tandasnya.
Artikel ini ditulis oleh:
