Ia menyarankan pemerintah membeli tanah dan memiliki land bank alias bank tanah yaitu membeli ketika harga tanah masih begitu murah, lalu disiapkan skema pengembangan perumahan. Dengan beban harga tanah ditanggung negara, harga rusunawa lebih terjangkau.
Yudha menambahkan, persoalan lain yang dihadapi saat ini, tidak ada database yang pasti siapa yang berhak mendapat subsidi perumahan. Seringkali rumah subsidi itu justru dibeli untuk investasi oleh mereka yang berduit, sehingga orang yang butuh rumah tidak punya rumah tidak kebagian.
Masalah yang juga dihadapi adalah rusunami yang diserahkan ke pasar. Pola tersebut menjadikan mereka yang memiliki duit saja bisa bebas beli rumah dalam jumlah tak terbatas. Seperti rumah kedua, ketiga, dan seterusnya hingga puluhan, sehingga harga tidak bisa dikendalikan. Ketika properti yang dibeli disewakan kembali, harga juga tidak terkontrol.
“Akibat kebijakan rumah bermasalah, akhirnya beragam teknologi di properti, seperti rumah kayu menjadi tidak berkembang dengan sendirinya. Kalau semua diserahkan ke pasar, tidak ada kontrol, semua jadi mahal. Padahal perumahan ini menyangkut hajat hidup orang banyak tidak ada pilihan lain negara harus ambil alih,” tuturnya.
Ia juga mengkritik Perumnas, BUMN pemerintah, yang dinilai tidak punya peran karena kini hanya berjualan tanah sementara pembangunan diserahkan ke swasta. Ujungnya, dari sisi harga, makin mahal, karena swasta jadi penentu harga. Kalau seperti itu terus maka Perumnas layak dibubarkan.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
