“Anehnya perumahan diserahkan ke pasar tapi kalau jalan tol infrastruktur masih bisa dikendalikan negara, jasa marga memegang semua. Kan, harga tol yang menentukan pemerintah, kok untuk perumahan pemerintah tidak bisa mengatur,” sindir Bambang.
Akibat sikap lemah dan malas pemerintah, sementara pengembang agresif, maka yang menjadi korban mereka yang belum memiliki rumah.
Yudha mengaku heran, untuk buat jalan tol infrastruktur pemerintanh berani membeli tanah, bahkan dengan harga tinggi. Sedangkan tanah untuk program perumahan rakyat tidak berani. Kalau pun ada, pemerintah membeli di pinggir kota dan tidak ada akses, sehingga tak ada yang membeli. “Seringkali kalau untuk program rumah jawaban pemerintah jadi lebay, banyak dalih,” kata dia.
Artikel ini ditulis oleh:
Antara
Wisnu
